DENPASAR (terasbalinews.com). Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menegaskan, pihaknya tidak pernah melarang gelaran Forum Air untuk Rakyat (People’s Water Forum/PWF), Mei lalu.
Hal tersebut menanggapi siaran pers Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) terkait dugaan aksi premanisme hingga intimidasi dalam gelaran PWF.
“Yang jelas kami dari Pemprov Bali tidak pernah melarang adanya penyampaian aspirasi, baik dalam bentuk diskusi ilmiah.Itu kan bagus sekali,” ngkap Mahendra Jaya, Senin (3/6/2024).
Mahendra menambahkan, kasus tersebut saat ini telah ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Bali.
“Dan tentu itu sudah ditangani tersendiri oleh Polda Bali, kita tunggu saja. “Iya (kita menyerahkan ke Polda Bali).
“Kita tidak pernah melarang itu, berbeda aspirasi dan pandangan itu hal yang wajar dan tidak ada masalah,” imbuh perwira kepolisian dengan dua bintang di pundak tersebut.
Sebelumnya, OHCHR membuat siaran pers tertanggal 30 Mei 2024 terkait isu dugaan intimidasi dan ancaman dalam pergelaran PWF di Denpasar, akhir Mei lalu.
“Kami menerima laporan bahwa penyelenggara lokal dari PWF telah dilecehkan dan diintimidasi oleh sejumlah pihak, termasuk polisi dan militer sejak awal Mei” demikian siaran pers di situs resmi OHCHR..
“Sampai saat ini, meskipun kedua forum mengambil pendekatan yang berbeda, mereka bisa digelar berbarengan dengan saling menghargai. Keseimbangan ini kini telah rusak. Pandangan kritis seharusnya diperbolehkan dan dihormati dalam setiap masyarakat demokratis,” tulis rilis OHCHR. (nan).
