JEMBRANA (terasbalinews.com). Pemerintah resmi meluncurkan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100gigawatt peak (GWp) sebagai salah satu langkah strategis mempercepat terwujudnya swasembada dan kedaulatan energi nasional. Peluncuran program tersebut ditandai dengan groundbreaking sejumlah proyek PLTS, termasuk di Gilimanuk, Bali, Selasa (25/8/2026).
PT PLN (Persero) menyatakan kesiapan mendukung penuh program nasional tersebut. Dukungan diarahkan tidak hanya pada pembangunan pembangkit, tetapi juga memastikan kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, hingga integrasi energi surya ke dalam jaringan listrik nasional.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN siap menjalankan penugasan pemerintah untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp sebagai bagian dari upaya mewujudkan Asta Cita, khususnya swasembada energi dan hilirisasi nasional.
“PLN siap melaksanakan penugasan Bapak Presiden untuk mempercepat pengembangan PLTS 100 GWp. Sebagai bagian dari ekosistem kelistrikan nasional, PLN akan all out agar pengembangan energi surya dapat terintegrasi dengan sistem kelistrikan secara andal, aman, dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.
Menurut dia, pengembangan energi surya merupakan bagian penting dari transformasi menuju pemanfaatan energi hijau domestik. Karena itu, keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, PLN, dunia usaha, industri hingga masyarakat.
Darmawan mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong percepatan pengembangan energi terbarukan.
“PLN siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program ini dapat terlaksana secara optimal. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat membangun ekosistem energi surya yang tidak hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga memperkuat industri nasional dan memberikan manfaat ekonomi yang luas,” katanya.
Bali menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam pengembangan PLTS 100 GWp. Bersama Pemerintah Provinsi Bali, PLN akan mengembangkan lima klaster PLTS dengan total kapasitas mencapai 1.000 MWp.
Pengembangan tersebut juga akan diperkuat dengan “Battery Energy Storage System (BESS)” berkapasitas 3.300 MWh. Infrastruktur penyimpanan energi ini dinilai penting untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan seiring meningkatnya penetrasi energi surya.
Dari lima klaster tersebut, kawasan Gilimanuk menjadi salah satu lokasi utama dengan rencana pengembangan PLTS berkapasitas 300 MWp.
“Dalam kolaborasi ini, kapasitas PLTS yang akan dikembangkan di wilayah Bali mencapai 1.000 MWp, di mana PLTS dengan total kapasitas 300 MWp akan dikembangkan di Klaster Gilimanuk,” kata Darmawan.
Menurut Darmawan, langkah tersebut menjadi fondasi dalam membangun ekosistem energi bersih di Bali. Sebagai destinasi pariwisata internasional, Bali dinilai memiliki posisi strategis dalam menunjukkan penerapan energi bersih di Indonesia.
Lebih jauh, program PLTS 100 GWp tidak hanya dipandang sebagai upaya menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan. Program tersebut juga diharapkan menjadi penggerak aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas manfaat pembangunan ke berbagai daerah.
“Transformasi energi bukan hanya tentang mengganti sumber energi menjadi lebih bersih. Lebih dari itu, listrik merupakan fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan, menggerakkan roda perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta membantu mengentaskan kemiskinan,” ujar Darmawan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa tahap awal Program PLTS 100 GWp mencakup 14 proyek dengan total kapasitas 5.300 MWp yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Salah satu proyek tersebut adalah PLTS Gilimanuk yang sekaligus menjadi lokasi peluncuran program nasional. Sementara di Bangka Belitung, PLTS Pulau Rengit telah selesai dibangun dan mulai beroperasi.
Prabowo menilai pengembangan energi surya menjadi langkah strategis untuk mempercepat kemandirian energi Indonesia. Potensi energi terbarukan yang melimpah, menurut dia, harus dimanfaatkan secara masif agar kebutuhan energi nasional semakin banyak dipenuhi dari sumber domestik.
“Hari ini adalah hari yang penting, kita launching listrik dari tenaga surya 100 GW untuk bangsa Indonesia. Dengan Program PLTS 100 GW, kita akan benar-benar menjadi bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Prabowo.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan Program PLTS 100 GWp merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk mencari terobosan dalam mempercepat kedaulatan energi nasional.
Pengembangan PLTS akan dilakukan melalui berbagai skenario, mulai dari PLTS skala besar, PLTS terapung, PLTS atap, hingga pembangkit yang diperuntukkan bagi kawasan industri dan kegiatan produktif.
Bahlil menjelaskan, program tersebut dirancang melalui delapan skenario utama. Pertama, eliminasi PLTU sebesar 12,48 GWp. Kedua, pembangunan PLTS skala besar melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) sebesar 30,97 GWp.
Ketiga, PLTS terapung sebesar 10,72 GWp. Keempat, PLTS atap sebesar 9,35 GWp. Kelima, PLTS untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) sebesar 0,50 GWp.
Selanjutnya, PLTS off-grid untuk kegiatan produktif sebesar 4,36 GWp, PLTS nonatap untuk kawasan industri sebesar 7,49 GWp, serta penciptaan permintaan energi melalui hilirisasi, kendaraan listrik, kompor induksi dan kebutuhan lainnya sebesar 24,13 GWp.
“Kalau ini mampu kita implementasikan semuanya, kita dapat menurunkan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp6,31 triliun,” kata Bahlil.
Besarnya program tersebut juga membawa konsekuensi ekonomi yang signifikan. Bahlil memperkirakan total investasi yang dibutuhkan mencapai sekitar 71,3 miliar dolar AS atau setara Rp1.140 triliun.
Dari sisi ketenagakerjaan, program PLTS 100 GWp diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 5,5 juta lapangan kerja, terdiri atas sekitar 3,465 juta tenaga kerja konstruksi dan 2,053 juta tenaga kerja manufaktur.
Pada tahap awal, proyek-proyek tersebut juga diharapkan memberikan dampak ekonomi melalui efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menggerakkan aktivitas konstruksi, manufaktur, dan perekonomian masyarakat di sekitar lokasi proyek.
“Total investasi dari proyek ini kurang lebih sekitar 71,3 miliar dolar AS, atau setara dengan Rp1.140 triliun. Dari total pekerjaan ini, kita bisa melakukan efisiensi terhadap subsidi setiap tahun mencapai Rp73,9 triliun,” jelas Bahlil.
Dengan skala tersebut, Program PLTS 100 GWp tidak sekadar menjadi agenda transisi energi. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus membuka ruang bagi tumbuhnya industri dan lapangan kerja berbasis energi bersih di dalam negeri. (red)
