DENPASAR – Menurut Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, dirinya optimis jika Presiden Jokowi terpilih untuk kali kedua, tentu program dana desa akan terus ditingkatkan anggarannya. Bahkan Rai Wirajaya yakin tiap desa bisa mendapatkan alokasi dana desa hingga Rp 2 miliar.
Pasalnya, di era kepemimpinan Presiden Jokowi, kucuran dana desa sejak 2015 hingga saat ini terus mengalami peningkatan signifikan dan ini sebagai bentuk keseriusan serta komitmen Presiden Jokowi membangun Indonesia mulai dari desa atau pinggiran.
“Dana desa ini mampu menggeliatkan perekonomian desa dan memberikan efek domino. Jadi saya optimis ke depan tiap desa bisa dikucurkan dana desa mencapai Rp 2 miliar. Tentu perekonomian desa akan makin maju, begitu juga kualitas SDMnya,” ujar Rai Wirajaya di Denpasar, Selasa (25/12/2018).
Berdasarkan data yang dilansir dari Kemendea disebutkan, jumlah dana desa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, pemerintah menganggarkan Rp 20,76 triliun dana yang digelontorkan ke desa-desa.
Di tahun berikutnya, terjadi peningkatan sebesar Rp 46,9 triliun, dan meningkat Rp 60 triliun pada 2017. Angka Rp 60 triliun kembali dikucurkan pada 2018 ditambah skema pembangunan desa dengan program Padat Karya, sehingga setiap desa rata-rata menerima Rp 800 juta lebih anggaran dana desa.
Jumlah desa dari tahun ke tahun juga terus meningkat. Di tahun 2015 jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.054 desa. Di tahun 2016 jumlah desa bertambah menjadi 74.754 desa. Pada tahun 2017 naik lagi menjadi 74.910 desa. Kemudian di tahun 2018 menjadi 74.950 desa.
Anggaran dana desa kembali naik di tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 70 triliun, sehingga setiap desa diproyeksikan mendapatkan kucuran dana desa hampir Rp 1 miliar. Presiden Jokowi pun menginstruksikan mulai 2019 pemanfaatan dana desa agar sudah mulai difokuskan untuk membangun dan meningkatkan kualitas SDM di desa.
“Setelah pembangunan infrastruktur dan juga memperkuat pondasi perekonomian, memang sudah semestinya dana desa ini juga lebih banyak dialokasikan untuk membangun kualitas SDM,” kata Rai Wirajaya yang sudah tiga periode mengabdi di DPR RI itu.
Untuk di Bali, Anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan ini berharap dana desa juga untuk peningkatan kegiatan membangun ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BumDes) sehingga ekonomi pedesaan akan menggeliat dan ini sesuai dengan visi Nawa Cita Jokowi. Hal tersebut dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan di Bali.
Namun pria yang juga caleg DPR RI petahana nomor urut 4 dari PDI Perjuangan dapil Bali itu juga mengingatkan pengawasan penggunaan dana desa tetap harus dilakukan secara ketat bersama seluruh stakeholder terkait. Masyarakat desa juga bisa ikut mengawasi dana tersebut melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).
Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) juga bisa dilihat oleh masyarakat luas dan diumumkan di setiap kantor desa masing masing.
“Dengan pengawasan melekat semua komponen, kami harapkan potensi penyimpangan dana desa bisa diminimalkan. Jangan sampai ada korupsi di desa,” tandas Rai Wirajaya mengingatkan. (Red)
