BULELENG (terasbalinews.com) – DPRD Kabupaten Buleleng menggelar Sidang Paripurna pada Rabu (18/6/2025) dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) penting. Ketiganya meliputi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Buleleng Tahun 2025–2029, Ranperda perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Ranperda tentang pencabutan lima perda di bidang pemerintahan desa.
Dipimpin oleh Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom, sidang turut dihadiri Bupati dr. I Nyoman Sutjidra, Sp.OG, Wakil Bupati Gede Supriatna, SH, jajaran Forkompinda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD dan undangan lainnya.
Kelima fraksi yang menyampaikan pandangan—PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, dan Demokrat-PKB—kompak menyetujui agar pembahasan ketiga Ranperda dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya Ni Kadek Turkini, SH, menyebut bahwa pihaknya sepakat Ranperda ini merupakan kebutuhan daerah. “Kami mendorong dan sepakat agar pembahasannya dilanjutkan sesuai tahapan dan regulasi,” tegasnya.
Fraksi Golkar lewat Made Suarsana, S.Sos menilai penyusunan Ranperda telah memenuhi kaidah hukum dan sistematika. Namun ia menyoroti masalah mendesak lain. “Masih banyak siswa SD dan SMP yang belum mampu membaca, menulis, dan menghitung. Ini harus menjadi perhatian,” katanya. Ia juga mendorong optimalisasi retribusi air bawah tanah, pemanfaatan air Bendungan Titab, dan pembangunan rumah pemotongan hewan (RPH) di tiga wilayah Buleleng.
Fraksi Gerindra yang disuarakan oleh Luh Marleni juga memberikan lampu hijau atas pembahasan Ranperda. Namun mereka menekankan perlunya strategi konkret dalam RPJMD. “Fraksi Gerindra mengapresiasi penyusunan RPJMD, tetapi kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi strategis untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.
Dukungan senada juga disampaikan Fraksi NasDem melalui I Wayan Edi Parsa. Ia menggarisbawahi pentingnya kesetaraan layanan pendidikan dan kesehatan. “Visi bupati perlu diwujudkan lewat fasilitas yang merata, terjangkau, dan berkualitas,” ujarnya.
Terakhir, Fraksi Demokrat PKB juga menyatakan dukungannya terhadap ketiga Ranperda tersebut dan berharap segera ditetapkan sebagai Perda. Mereka menilai langkah ini penting dalam memperkuat arah pembangunan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Buleleng.
Dengan seluruh fraksi sepakat, langkah selanjutnya adalah pembahasan teknis lanjutan di tingkat legislatif agar ketiga Ranperda tersebut dapat segera disahkan demi mendukung kemajuan daerah. Ndra
