DENPASAR (terasbalinews.com). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau lokasi rencana pembangunan rumah susun (rusun) bagi seniman di Denpasar, Bali, Senin (16/3/2026). Peninjauan tersebut dilakukan bersama Gubernur Bali Wayan Koster dalam rangkaian kunjungan kerja di Bali.
Ara—sapaan akrab Maruarar Sirait—mengungkapkan bahwa pembangunan rusun bagi seniman menjadi gagasan baru yang dinilai penting bagi Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Selama ini, menurutnya, belum ada hunian khusus yang diperuntukkan bagi para pelaku seni di daerah tersebut.
“Dengan dukungan dan pengaturan dari Pak Gubernur Bali, saya tadi pukul 01.30 meninjau lokasi yang akan dibangun rusun untuk seniman. Di Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, ternyata belum ada rusun khusus untuk seniman,” ujar Ara saat kegiatan di Gedung Ksirarnawa Art Center.
Ia menilai gagasan tersebut merupakan ide cerdas dari Gubernur Bali untuk memberikan ruang hunian yang layak sekaligus mendukung ekosistem seni dan budaya di Bali. Pemerintah pusat pun berkomitmen mempercepat realisasi pembangunan tersebut.
“Kalau semua persyaratan terpenuhi, kami targetkan pembangunan bisa dimulai secepatnya, bahkan kalau memungkinkan pada Juni tahun ini,” katanya.
Dalam kunjungan kerjanya ke Bali, Ara menjalankan tiga agenda utama. Pertama, sosialisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan, rumah subsidi, serta program PNM Mekaar untuk membantu pelaku usaha kecil.
Kedua, peninjauan lokasi rencana pembangunan rusun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kampus II BPSDM Provinsi Bali, Jalan Raya Sesetan, Denpasar Selatan.
Ketiga, meninjau lokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang berada sekitar 500meter dari rencana pembangunan rusun di Kelurahan Sesetan.
Ara juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat meningkatkan target program bedah rumah secara nasional pada tahun ini. Jika sebelumnya sekitar 45.000 rumah diperbaiki, maka pada tahun ini jumlahnya melonjak menjadi 400.000 rumah di seluruh Indonesia.
“Kalau tahun lalu sekitar 222 kabupaten/kota yang menerima program ini, tahun ini semuanya mendapat. Bali sebelumnya hanya mendapat 31 unit, tetapi tahun ini meningkat menjadi 1.800 rumah,” jelasnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak lepas dari perjuangan pemerintah daerah dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya.
Program bedah rumah itu diharapkan memberi dampak ekonomi berantai bagi masyarakat, mulai dari pekerja bangunan, toko material, hingga sektor transportasi yang mengangkut bahan bangunan.
Ara juga mendorong percepatan pembangunan rumah subsidi di Bali. Ia menyebut sejumlah kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat untuk mempermudah masyarakat memperoleh rumah.
Di antaranya adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta percepatan proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan maksimal dalam 10 hari.
Ia bahkan mengapresiasi kinerja pemerintah daerah di Bali yang dinilai mampu mempercepat layanan perizinan secara signifikan.
“Di Badung, Denpasar dan Gianyar saya lihat sangat cepat. Bahkan ada yang tidak sampai setengah jam sudah selesai. Ini menunjukkan birokrasi bisa sangat efektif dan membantu rakyat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan skema pembiayaan bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor perumahan. Melalui program KUR Perumahan, pelaku UMKM seperti kontraktor, pengembang kecil, hingga toko bangunan dapat mengakses pinjaman hingga Rp20 miliar dengan subsidi bunga 5 persen.
Sementara untuk pembiayaan usaha mikro melalui program PNM Mekaar, bunga pinjaman juga diturunkan menjadi sekitar 0,5 persen per bulan tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.
Ara berharap program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku UMKM di Bali sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Manfaatkan program ini sebaik-baiknya agar ekonomi Bali terus tumbuh dan semakin melompat,” katanya.
Disinggung terkait fasilitas pengadaan rumah bagi wartawan, dalam kesempatan tersebut, Ara menyampaikan bahwa program rumah subsidi terbuka bagi berbagai profesi, termasuk wartawan, selama memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ia menegaskan dukungan tersebut bukanlah bentuk intervensi terhadap kebebasan pers.
“Wartawan tetap harus kritis. Kalau ada korupsi, ungkap saja. Tapi kalau memenuhi kriteria MBR, wartawan juga berhak mendapatkan rumah subsidi,” ujarnya.
Program perumahan nasional ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses hunian layak bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor perumahan. (wie)
