Buleleng (terasbalinews.com) – Ratusan warga (krama) Desa Adat Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng, turun ke jalan pada Selasa (10/6/2025) siang dalam sebuah aksi damai yang menggema. Mereka menolak privatisasi Kolam Air Panas Banyuwedang dan menuntut penghentian kerja sama dengan PT Bali Segara Gunung yang dianggap mengancam kedaulatan pengelolaan aset adat.
Dengan mengenakan pakaian adat madya dan membawa poster-poster protes, massa mengecam tindakan Bendesa Adat dan para prajuru yang diduga diam-diam mengalihkan pengelolaan pemandian air panas kepada perusahaan swasta. Aksi ini dipimpin oleh Gede Widara Santosa dan Dewa Made Dicky Hendrawan. Mereka menyuarakan aspirasinya di depan kantor desa adat sebelum akhirnya diterima langsung oleh Bendesa Adat Pejarakan, Putu Suastika, S.E.
Dalam orasinya, Widara menyatakan tegas, “Kami minta kerja sama pengelolaan Banyuwedang Hot Spring dengan PT Bali Segara Gunung dibatalkan karena tidak sesuai dengan pedoman perjanjian kerja sama yang ditetapkan oleh majelis desa adat.”
Situasi berlangsung tertib dan juga dipantau oleh aparat, termasuk Kapolsek Gerokgak Kompol I Made Derawi, Camat Gerokgak I Gede Arya Rimbawa Giri, Danramil Gerokgak Kapten Sudiarcana, dan Kepala Desa Pejarakan I Made Astawa.
Dalam pertemuan tertutup di balai desa adat, Bendesa Putu Suastika mengaku kerja sama dilakukan karena kesulitan mengajak partisipasi warga dalam mengelola aset desa. “Setiap kali undangan paruman sangat sedikit yang hadir. Padahal kita punya kebutuhan mendesak agar pengelolaan kolam air panas bisa menopang biaya operasionalnya,” ujarnya menjelaskan.
Namun demikian, Suastika dengan cepat merespons tuntutan warga. Ia menyatakan secara terbuka bahwa kerja sama dengan PT Bali Segara Gunung akan dihentikan. Hal ini langsung dituangkan dalam berita acara resmi yang ditandatanganinya sebagai Bendesa Adat.
Menurut Suastika, unjuk rasa ini merupakan wujud kepedulian warga terhadap desa adat. “Kami menerima tuntutan krama. Kita menghargai aspirasi krama dan ke depan kita terus berbenah, melakukan kerja sama tanpa harus melalui unjuk rasa,” tegasnya.
Hasil aksi ini disambut hangat oleh para tokoh masyarakat. Widara mengaku tak menyangka tuntutan akan direspons secepat itu. Ia berharap, dengan kembali dikelola oleh desa adat, potensi Kolam Air Panas Banyuwedang bisa lebih berkembang secara transparan dan adil.
Senada dengan itu, Dewa Made Dicky Hendrawan menyampaikan bahwa aksi tersebut murni berasal dari nurani warga dan tidak ditunggangi kepentingan lain. Ia mengkritik keputusan kerja sama sebelumnya yang dilakukan secara tertutup. “Tidak ada paruman, bahkan saat kita tanya ke prajuru terkesan disembunyikan. Bersyukur hari ini masalahnya clear, karena perusahaan tersebut (PT Bali Segara Gunung) milik bendesa sendiri (Suastika), dan kerja sama sudah diputuskan dihentikan,” tegasnya. Ndra
