BULELENG (terasbalinews.com) – Masalah sanitasi dan akses terhadap jamban sehat di Kabupaten Buleleng menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan DPR RI. Melalui program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI bersama anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menggelar sosialisasi untuk mengakselerasi pencapaian 100% desa Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Direktorat Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Husni Mochtar, SKM, MPH menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kemitraan strategis antara Kemenkes dan Komisi IX DPR RI untuk memberdayakan kesehatan lingkungan di masyarakat.
“Program ini mengusung tema STBM yang memiliki lima pilar utama, Pilar tersebut meliputi stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun (CTPS), pengolahan air minum dan makanan rumah tangga, pengelolaan sampah, serta pengelolaan limbah cair rumah tangga.” Ujarnya.
Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk memastikan program kesehatan sampai ke tingkat paling bawah. “Ibu Tutik adalah salah satu mitra kami di Komisi IX, dan kami bekerja sama dalam rangka menyukseskan program kesehatan ini,” tambahnya.
Cakupan 91,2%, Bantuan Padat Karya Dikerahkan
Di tingkat lokal, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Buleleng, Made Ariani, S.ST, M.Kes, memaparkan data terkini. Saat ini, angka akses masyarakat terhadap jamban sehat di Buleleng telah mencapai 91,2%.
“Angka 91,2 persen itu adalah jumlah KK (Kepala Keluarga) yang sudah menggunakan jamban sehat. Jika diabsolutkan, sudah ada 135 desa yang berstatus ODF,” jelas Made Ariani.
Untuk mengejar sisa 8,8% yang belum terjangkau, pemerintah telah menggulirkan program bantuan. “Yang sisanya ini sedang diberikan bantuan oleh Kemenkes melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD),” ungkapnya.
Melalui skema PKTD, dana akan ditransfer langsung ke rekening Kelompok Kerja Masyarakat (KKM). Dana tersebut kemudian dikelola secara mandiri oleh masyarakat untuk membangun jamban dan wastafel di desa masing-masing, memastikan intervensi tepat sasaran. Program ini sendiri sudah berjalan sejak 2019 dan terus berlanjut hingga kini.
Tantangan di Daerah Pelosok
Direktur Rumah Sakit Kertha Usadha Singaraja dr. I Wayan Parna Arianta, MARS. menambahkan, meskipun secara umum kondisi sanitasi di Bali, termasuk Buleleng, sudah cukup baik, tantangan masih ada, terutama di daerah pelosok.
“Di beberapa daerah tertentu, terutama yang kondisi airnya agak susah, masih ada sistem sanitasi komunal. Inilah yang perlu diatensi agar dikelola dengan baik sesuai standar kesehatan untuk mencegah penyakit,” tuturnya.
Ia menegaskan, tujuan utama dari sosialisasi dan program intervensi ini adalah untuk mengubah perilaku masyarakat. “Bagaimana agar masyarakat, meski dengan kondisi terbatas, tidak lagi melakukan praktik seperti BAB sembarangan. Ini yang menjadi konsen kita bersama,” katanya.
Kegiatan sosialisasi yang merupakan sinergi antara Kemenkes, DPR RI, dan pemerintah daerah ini diharapkan dapat menjadi pemicu untuk menuntaskan masalah sanitasi, sehingga seluruh desa di Buleleng dapat segera mencapai status Open Defecation Free (ODF) dan mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Ndra
