BULELENG (terasbalinews.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng kembali menggelar rapat penting yang membahas aspek krusial dalam tata kelola keuangan daerah. Bertempat di ruang Gabungan Komisi, Senin (14/7), rapat tersebut difokuskan pada kajian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Made Jayadi Asmara, S.Sos., rapat ini dihadiri oleh para anggota dewan dan Tim Ahli DPRD Buleleng. Agenda utama adalah penyampaian hasil kajian oleh Tim Ahli, yang diketuai oleh Dr. Ir. Putu Suwardika, MP.
Dalam presentasinya, Suwardika menegaskan bahwa kajian ini dirancang sebagai bahan pertimbangan bagi DPRD dalam proses evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD 2024. Ia juga menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi fokus pembahasan mendalam.
“Beberapa hal penting yang perlu dicermati antara lain hasil audit BPK terhadap pelaksanaan APBD 2024, target realisasi APBD 2025, serta strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Suwardika.
DPRD Buleleng pun merencanakan tindak lanjut dari pertemuan ini dengan menggelar rapat lanjutan di tingkat masing-masing Komisi. Tujuannya adalah untuk melakukan pendalaman lebih rinci terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 sebelum ditetapkan lebih lanjut.
Rapat ini mencerminkan komitmen DPRD dalam memastikan setiap tahapan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Ndra
