BULELENG (terasbalinews.com) — Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2026 memasuki tahap lanjutan setelah DPRD bersama Pemerintah Daerah menggelar rapat kerja di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Senin (24/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, S.M., dan dihadiri Sekretaris Daerah Gede Suyasa beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sebelum rapat bersama eksekutif berlangsung, DPRD terlebih dahulu mengadakan pembahasan internal bersama Badan Anggaran (Banggar) dan Gabungan Komisi. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan pandangan, mengkritisi pos anggaran secara detail, serta menetapkan prioritas yang akan dibawa dalam pembahasan resmi dengan pemerintah daerah. Tahapan ini dinilai penting agar seluruh masukan lintas komisi dapat terakomodasi secara menyeluruh.
Dalam rapat bersama eksekutif, disampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 diarahkan pada tiga fokus utama: peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta penataan kelembagaan menyikapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat maupun antar daerah.
Hasil pembahasan menunjukkan adanya penyesuaian struktur APBD. Pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,60 triliun, turun tipis sebesar 0,53% dari rancangan awal Rp2,61 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sebesar Rp2,85 triliun, atau turun 0,49%, seiring upaya efisiensi melalui penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD). Pembiayaan daerah tetap pada angka Rp234,1 miliar, tanpa perubahan dari rancangan sebelumnya.
Di sektor pendapatan, pemerintah daerah dan DPRD optimistis PAD dapat meningkat melalui sejumlah sumber, di antaranya: Pajak Reklame, dengan jumlah titik reklame meningkat dari 450 menjadi 780 titik berdasarkan SK Bupati Buleleng, berpotensi menaikkan pendapatan dari sekitar Rp5 miliar menjadi Rp10–11 miliar. Retribusi perpanjangan IMTA, yang diproyeksikan memberi kontribusi hingga Rp800 juta.
Selain pendapatan, sejumlah isu strategis turut menjadi pembahasan, antara lain kekurangan tenaga guru, kebutuhan anggaran Disdikpora untuk sektor kepemudaan dan olahraga, serta persiapan Buleleng sebagai tuan rumah Porprov Bali XVII tahun 2027.
Optimalisasi pelayanan publik juga menjadi perhatian, termasuk peningkatan layanan kebersihan, pengelolaan sampah, pemangkasan pohon di ruang publik, hingga penyempurnaan sarana dan prasarana Mall Pelayanan Publik, terutama terkait pengawasan dan pembinaan pelaku usaha.
Setelah seluruh pandangan dan rekomendasi disampaikan, rapat menyepakati bahwa rancangan APBD 2026 dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya, yakni pembahasan untuk penetapan melalui Rapat Paripurna DPRD.
Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya, S.M., menegaskan pentingnya ketepatan waktu dan keberpihakan penyusunan APBD terhadap kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, Sekda Gede Suyasa menyampaikan komitmen pemerintah daerah menjaga kualitas pelayanan publik meski dalam situasi fiskal yang terbatas.
Dengan rampungnya pembahasan di tingkat komisi dan eksekutif, APBD Kabupaten Buleleng Tahun 2026 kini berada pada tahap finalisasi menuju penetapan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah yang lebih efisien, mandiri, dan berkelanjutan. *ndr
