DENPASAR (terasbalinews.com). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan publik. Salah satunya melalui kegiatan 157 Run yang melibatkan industri jasa keuangan, pemerintah daerah, serta masyarakat, sekaligus dirangkaikan dengan pasar murah dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kegiatan 157 Run yang diselenggarakan OJK Bali bersama industri jasa keuangan tersebut berlangsung di depan Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Minggu (1/11/2026). Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Provinsi Bali, Ny. Widiasmini Indra, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali.
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, mengatakan 157 Run merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan jasa keuangan melalui kegiatan yang lebih menarik dan partisipatif.
Menurutnya, kampanye literasi dan inklusi keuangan tidak harus dilakukan melalui kegiatan formal, tetapi dapat dikemas dengan aktivitas yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.
“Selain itu, kita juga memfasilitasi UMKM binaan dalam kegiatan pasar murah. Ini tentunya akan sangat membantu kemajuan UMKM kita,” ujar Parjiman.
Pasar Murah atau Pekenan Bulan Inklusi Keuangan yang menjadi bagian dari kegiatan tersebut melibatkan UMKM binaan OJK. Selain memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dengan harga terjangkau, kegiatan ini juga membuka kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka.
Sementara itu, Sekda Bali Dewa Made Indra mengapresiasi inisiatif OJK yang menggabungkan kegiatan olahraga dengan kampanye literasi dan inklusi keuangan. Menurutnya, kegiatan semacam ini menjadi sarana efektif untuk menyosialisasikan program sektor keuangan sekaligus membangun kolaborasi antarpelaku industri.
Ia menegaskan, sinergi seluruh lembaga keuangan sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan industri jasa keuangan. Terlebih, sektor ini memiliki kompleksitas tinggi sehingga membutuhkan kerja sama yang kuat serta kepatuhan terhadap regulasi.
“Peserta dari berbagai lembaga keuangan tak hanya bergabung di sini secara fisik, tetapi membangun kolaborasi. Karena industri keuangan adalah sektor yang kompleks dan sangat membutuhkan kolaborasi dan kepatuhan regulasi,” kata Dewa Indra.
Ia juga menilai perkembangan inklusi keuangan di Bali sejauh ini menunjukkan capaian yang cukup baik. Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan regulasi dan peran aktif seluruh pelaku industri jasa keuangan.
Namun, menurutnya, perluasan akses keuangan harus dibarengi dengan peningkatan literasi. Masyarakat tidak cukup hanya mengenal atau menggunakan produk keuangan, tetapi juga harus memahami manfaat, fungsi, hingga risiko yang mungkin timbul.
“Selain tahu tentang produknya, masyarakat juga harus paham kegunaan dan juga risiko. Ini penting agar masyarakat tak dirugikan,” tegasnya.
Dewa Indra turut menyambut baik penyelenggaraan Pekenan Bulan Inklusi Keuangan. Selain menjadi bagian dari edukasi keuangan, pasar murah tersebut dinilai memiliki manfaat ekonomi karena membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dengan harga lebih terjangkau. Kegiatan ini sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di Bali. (red)
