DENPASAR (terasbalinews.com). Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, menegaskan bahwa tidak ada larangan terhadap kegiatan diskusi forum air untuk rakyat atau People’s Water Forum (PWF) di Bali.
Mahendra Jaya menyebut, Pemprov Bali selalu mendukung kebebasan berekspresi serta tidak pernah mengeluarkan larangan terkait diskusi yang bertujuan menjaga ketersediaan air.
“Kita bersyukur kegiatan WWF sejauh ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar, banyak apresiasi,” ungkap Mahendra Jaya di Kantor DPRD Provinsi Bali, Rabu (22/5/2024).
“Saya tidak pernah membuat larangan tulisan untuk melarang kegiatan berekspresi, enggak ada itu dari saya.”
Pria kelahiran Singaraja itu menambahkan, WWF dan PWF mempunyai tujuan yang sama, yaitu menjaga ketersediaan air untuk kelangsungan kehidupan.
“Kegiatan itu dilaksanakan dalam suatu forum akademis, tentunya enggak perlu ada larangan. Saya sangat menyayangkan jika ada yang berpikir sebaliknya,” tambahnya.
Lebih jauh, Mahendra mengatakan, aparat penegak hukum milik Pemprov, Satpol PP telah diturunkan ke lokasi acara diskusi Forum Air untuk Rakyat, di salah satu hotel di Denpasar.
“Satpol PP datang ke sana karena ada laporan keributan, tetapi tidak ada tindakan apapun dari mereka yang membatasi diskusi. Kami mengapresiasi kebebasan berekspresi dari masyarakat,” ujarnya.
Mahendra Jaya mengklaim tidak mengenal pihak yang disebut organisasi masyarakat (ormas) PGN dan tidak pernah berhubungan dengan mereka.
“Saya nggak kenal juga, nggak tahu ada PGN. Enggak pernah juga bertatap muka,” tutup Mahendra Jaya.
Diberitakan sebelumnya, puluhan oknum ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) sempat menerobos dan berupaya membubarkan acara People’s Water Forum (PWF) pada Senin (20/5/2024).
Mereka juga mencopot paksa atribut diskusi, dan melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap para peserta diskusi.
“Massa PGN beberapa kali mendatangi tempat kegiatan dan meminta pelaksanaan PWF 2024 untuk dihentikan,” ungkap Sekjen Forum Pro-Demokrasi (Prodem) 98 Bali, Roberto Hutabarat. (nan)