BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.

Dirjen Imigrasi Tindak 1.761 WNA Bermasalah hingga Mei 2024

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim. (Foto/ist).
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim. (Foto/ist).
banner 120x600

JAKARTA (terasbalinews.com). Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan kenaikan jumlah penegakan hukum keimigrasian periode Januari-Mei 2024.

Secara total Ditjen Imigrasi telah memberlakukan tindakan administratif keimigrasian (TAK) terhadap 1.761 WNA atau rata-rata sebanyak 352 orang asing dikenakan TAK setiap bulannya.

Dirjen Imigrasi Silmy Karim menerangkan, jumlah tersebut meningkat 94,4 persen dibandingkan rata-rata jumlah TAK tahun sebelumnya, yakni sekitar 181 TAK per bulan atau sebanyak 2.174 deportasi sepanjang tahun 2023.

“Imigrasi harus balance. Di satu sisi kita upayakan bagaimana tusi [tugas-fungsi] fasilitator pembangunan ekonominya jalan dengan banyak mendatangkan orang asing berkualitas, di sisi lain kita tetap waspada,” kata Silmy, Kamis (13/6/2024).

“Tidak boleh lengah. Kita giatkan operasi,
turun pengawasan. Baik itu pengawasan darat ataupun laut. Di bandara maupun
pelabuhan.”

Silmy menambahkan, Imigrasi juga telah melakukan 52 penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap orang asing yang dilakukan oleh penyidik pegawai negiri sipil (PPNS) keimigrasian hingga Mei 2024.

“Sementara itu, pada periode yang sama Imigrasi juga telah melakukan penangkalan atau pelarangan masuk terhadap 3.626 orang asing,” terang Silmy.

Di sisi lain, dinamika geopolitik negara-negara di dunia yang saat ini berdampak secara tidak langsung terhadap keamanan di Indonesia.

Hal ini menjadi fokus imigrasi dalam pengawasan orang asing. Salah satu cara yang dilakukan dengan menggelar operasi pengawasan orang asing “Jagratara” yang menjaring 914 orang asing untuk diperiksa.

Operasi tersebut menjadi bentuk kewaspadaan imigrasi terhadap potensi pelanggaran yang ditimbulkan dari aktivitas orang asing di seluruh Indonesia.

“Mei lalu kami lakukan operasi Jagratara. Ke depannya sudah saya serukan untuk menggiatkan operasi serupa, baik dalam skala lokal seperti Bali Becik maupun skala nasional,” tutur Silmy.

“Ini untuk membantu menjaga stabilitas keamanan nasional, memberikan efek cegah agar tidak terjadi pelanggaran, serta menjaga kepercayaan publik terhadap imigrasi.” (nan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *