DENPASAR (terasbalinews.com). Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, telah berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan ini merupakan hasil dari upaya keseluruhan kantor tersebut, dimulai dari tahun 2016 hingga 2023. Pencapaian ini menjadi lengkap dengan perolehan predikat WBBM oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali pada tahun 2023.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali, Teguh Dwi Nugroho, menyatakan bahwa predikat WBBM seharusnya tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga harus menjadi motivasi bagi semua pegawai di kantor tersebut untuk selalu memberikan kinerja dan layanan terbaik kepada para stakeholder. Hal ini dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai integritas dalam setiap tugas yang dilaksanakan.
Menurut Teguh, perolehan predikat WBBM adalah hasil dari kerja keras semua tim di berbagai tingkatan. Mereka harus mampu menunjukkan kepada tim penilai nasional tentang tata kelola pemerintahan yang baik dari berbagai aspek, seperti manajemen SDM, akuntabilitas kinerja, tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan publik yang unggul.
Teguh menegaskan bahwa perolehan predikat WBBM akan mendorong Kantor Wilayah tersebut untuk tetap berkomitmen dan berusaha meningkatkan kinerja serta kualitas layanan kepada mitra kerja dengan penuh integritas.
Setelah mendapatkan penghargaan ini, Teguh menyatakan bahwa seluruh pejabat/pegawai Kantor Wilayah DJPb Provinsi Bali akan terus berupaya menjaga dan mempertahankan predikat WBBM. Hal ini akan diikuti dengan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala dari Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
Sebagai informasi tambahan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali telah menerima penghargaan WBBM dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 6 Desember 2023, lalu di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua.
Lantas Teguh membeberkan kiat hingga instansi yang dipimpinnya meraih predikat WBBM.
1. Pimpinan harus menunjukkan sikap sebagai role model yang baik, dan mampu menjalin koordinasi internal yang solid sehingga seluruh memiliki komitmen yang sama dalam pembangunan Zona Integritas (ZI).
2. Membentuk tim yang solid sesuai dengan bidang tugas dan kapasitas masing-masing.
3. Menyusun dan menetapkan rencana_ prioritas dan mandatory dalam pembangunan Zl, serta melaksanakannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan bersama-sama.
4. Pemenuhan dokumen-dokumen setiap area perubahan dengan baik, serta mengusahakan nilai yang optimal sebagai syarat awal untuk penilaian yaitu verifikasi desk evaluation.
5. Selalu menjaga dan melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran para pejabat/pegawai dalam upaya menjaga integritas baik dalam lingkungan kerja maupun di lingkungan sosial/keluarga sehari-hari.
6. Melakukan sharing knowledge kepada unit kerja eksternal dalam upaya mendorong unit tersebut. Komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
7. Menyampaikan nilai-nilai integritas dengan mitra kerja, masyarakat serta kalangan pelajar agar dapat diimplementasikan lebih luas lagi, serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah.
8. Menjaga komitmen internal dengan melaksanakan kegiatankegiatan internalisasi antara lain terkait anti korupsi seperti : gugus kendali mutu (GKM), FGD dll.
9. Menunjukkan kinerja yang terbaik sesuai tugas dan fungsinya, sehingga dapat berperan secara optimal dalam pembangunan nasional dan daerah.
“Kami juga terbuka bagi siapa saja, lembaga atau instansi yang ingin sharing, bagaimana caranya mendapatkan predikat WBBM,” pungkasnya. (yak)
