BADUNG (terasbalinews.com). Kementerian Keuangan akan menyelenggarakan Forum Seminar Internasional ke-12 dalam bidang Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) di Nusa Dua, Bali, pada Jumat (8/12/2023), sebagai upaya memperkokoh perumusan kebijakan fiskal, ekonomi, dan pembangunan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman, mengungkapkan bahwa salah satu bagian dari rangkaian kegiatan tersebut akan berfokus pada Public Lecture yang membahas Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Global serta Implikasinya terhadap Ekonomi Nasional dan Regional.
“Pemerintah berharap bahwa kegiatan ‘Public Lecture’ yang diinisiasi oleh Kementerian Keuangan RI akan menjadi pertemuan tahunan yang berkelanjutan bagi para ahli ekonomi yang mewakili Indonesia, sebuah negara berkembang yang sedang menuju kemajuan pada tahun 2045,” ujar Alfirman.
Dia juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki target besar untuk mencapai kemajuan pada tahun 2045.
Acara Public Lecture dalam Forum Seminar Internasional ke-12 tentang Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Publik (AIFED) tahun 2023 akan mengulas Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Global serta Dampaknya terhadap Ekonomi Nasional dan Regional.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Wakil Menteri Keuangan RI Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D; mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada periode 2013 – 2014, Dr. Muhammad Chatib Basri, S.E., M.Ec; Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu; Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Luky Alfirman; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, Masyita Crystalin; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Prof. Candra Fajri Ananda; Staf Khusus Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Titik Anas; Para Ahli Regional dan Lokal; Para Pihak yang Strategis bagi Kementerian Keuangan di Provinsi Bali, termasuk para pemimpin Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, BPKP, BPS, sektor perbankan, dan kalangan akademisi; serta Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan dari Kantor Pusat maupun Kepala Kantor Wilayah.
“Kegiatan ini juga dihadiri oleh 31 Kepala Kantor Wilayah DJPb bersama mitra akademisi mereka, yakni 31 Ekonom Regional dan Ahli Lokal,” tambahnya.
Selain itu, hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kemenkeu di Provinsi Bali, serta perwakilan dari perguruan tinggi seperti Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Pendidikan Ganesha, dan pemimpin dari RCE (Regional Centre of Expertise) di Provinsi Bali, termasuk Bappeda Provinsi Bali, OJK, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, BPKP, BPK, BPS, lembaga perbankan, dan media massa.
“Ada juga partisipasi daring dari rekan-rekan di Kementerian Keuangan dari seluruh Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri Keuangan RI, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., Ph.D, menjelaskan bahwa kehidupan adalah tentang perubahan. Indonesia, dalam rentang waktu 30 tahun, mengalami perubahan yang, dari data yang ada, belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal ini telah menyebabkan masalah ketimpangan yang bersifat struktural dalam pembangunan. (yak)
