BULELENG (terasbalinews.com) — Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom., menyatakan perlunya perhatian khusus dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian PAN-RB, terkait kebutuhan rekrutmen guru di wilayah Buleleng. Hal ini ia sampaikan usai menerima audiensi dari Aliansi Guru Honorer di Ruang Gabungan Komisi, Gedung DPRD Buleleng, pada Kamis (3/7/2025).
Dalam pertemuan tersebut, puluhan guru honorer menyampaikan berbagai keresahan terkait status kepegawaian mereka, harapan pengakuan masa kerja, serta pemotongan insentif yang dinilai memberatkan. Ketua DPRD pun menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong lahirnya formulasi kebijakan yang adil dari pemerintah pusat untuk mengakomodasi kondisi guru honorer yang telah lama mengabdi.
“Pemerintah daerah akan terus mendorong agar ada kebijakan prioritas dari kementerian, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, tapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini penting bagi kemajuan pendidikan di Buleleng,” ungkap Ngurah Arya.
Ia menambahkan, DPRD Buleleng akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan kementerian untuk memastikan aspirasi para guru ini mendapat perhatian serius.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan guru honorer, Ketut Ardika, menyampaikan sejumlah permasalahan yang mereka hadapi. Salah satunya adalah masa kerja guru honorer yang telah masuk Dapodik namun masih kurang dari dua tahun, serta masa kerja guru dari sekolah swasta yang tidak diakui ketika berpindah ke sekolah negeri—hal ini mengakibatkan mereka belum memenuhi syarat untuk ikut seleksi P3K.
“Kami hanya berharap ada kejelasan atas status kami, itu poin utama kami. Dan kami berharap pemerintah dapat memperhatikan permasalahan kami,” tegas Ardika.
Permasalahan lain yang mencuat adalah soal guru honorer yang telah lulus PPG dan memiliki sertifikat pendidik, namun belum menerima tunjangan karena terkendala regulasi. Di sisi lain, mulai bulan ini, para guru juga dihadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran melalui pemotongan hingga 20% dari pendapatan guru honorer yang bersumber dari dana BOSP, yang dinilai sangat memengaruhi penghasilan mereka.
DPRD Buleleng menegaskan komitmennya untuk menjembatani aspirasi para guru honorer dan memastikan adanya langkah konkret dari pemerintah pusat. Diharapkan, formulasi kebijakan ke depan tidak hanya memprioritaskan pengangkatan guru honorer, tapi juga memberikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan mereka. Ndra
