BULELENG (terasbalinews.com) – Seluruh Fraksi di DPRD Kabupaten Buleleng sepakat untuk mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Kesepakatan ini ditegaskan dalam Rapat Paripurna DPRD Buleleng yang digelar di Ruang Paripurna Gedung DPRD Buleleng, Senin (13/10).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, S.M., turut dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Buleleng, Sekda beserta jajaran pimpinan SKPD lingkup Pemkab Buleleng, serta undangan lainnya. Dalam rapat tersebut, seluruh Fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap usulan Ranperda yang dinilai krusial untuk menyesuaikan struktur perangkat daerah dengan kebutuhan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan maupun perkembangan daerah.
Ketua DPRD Ngurah Arya memberikan apresiasi atas komitmen seluruh Fraksi dalam mendukung langkah pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan.
“Pemekaran dan penggabungan OPD nantinya berorientasi pada efektivitas dan efisiensi anggaran. Pemekaran dilakukan pada OPD yang memiliki peran penting dalam pendapatan serta pengelolaan keuangan daerah, sehingga benar-benar terarah pada bidangnya masing-masing,” ujarnya.
Menurutnya, langkah ini merupakan awal positif bagi penataan kelembagaan pemerintah daerah agar lebih responsif dan optimal dalam melayani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, tiap Fraksi juga menyampaikan masukan dan catatan penting untuk penyempurnaan Ranperda sebelum dibahas lebih lanjut.
Fraksi PDIP, melalui juru bicaranya Ni Kadek Turkini, S.H., menekankan pentingnya pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, proporsionalitas, serta fleksibilitas agar sejalan dengan visi-misi pembangunan Kabupaten Buleleng.
Fraksi Golkar, melalui Ni Wayan Parlian Dewi, S.Pd., menyoroti kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Ia berharap penataan kelembagaan juga mampu menjawab persoalan kekurangan guru kelas maupun guru bidang studi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah.
Fraksi NasDem, melalui Wayan Edi Parsa, berharap hasil penataan perangkat daerah nantinya bisa menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana, dan mengedepankan empati.
“Pelayanan harus diberikan dengan hati agar masyarakat merasa benar-benar dilayani dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Luh Marleni dari Fraksi Gerindra menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan distribusi pegawai berdasarkan kompetensi serta kinerja.
“Hal ini penting agar tidak terjadi stagnasi dalam pelayanan publik,” tegasnya.
Adapun Fraksi Demokrat–PKB, melalui Ketut Janayasa, mengingatkan agar penataan struktur organisasi tidak menimbulkan keresahan di kalangan aparatur.
“Keseimbangan antara rasionalisasi organisasi dan peningkatan kesejahteraan aparatur harus diperhatikan agar tidak terjadi mutasi pejabat tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Dengan dukungan seluruh Fraksi, DPRD Buleleng berharap pembahasan Ranperda Perubahan Kelima atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 dapat berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang memperkuat kinerja perangkat daerah. Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi peningkatan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih profesional di Kabupaten Buleleng. *ndr
