BULELENG (terasbalinews.com) – Penurunan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Kabupaten Badung menjadi perhatian utama dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Buleleng bersama sejumlah OPD Pemkab Buleleng pada Senin (17/11/2025). Kondisi tersebut memaksa adanya penyesuaian anggaran karena perubahan struktur pendanaan yang selama ini turut ditopang oleh BKK dari Badung.
Ketua Komisi II DPRD Buleleng, Wayan Masdana, SE., menegaskan bahwa pembahasan program tahun 2026 harus disusun secara realistis dan sesuai kemampuan fiskal daerah. “Kami ingin memastikan seluruh perencanaan OPD dilakukan dengan matang dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam kondisi fiskal yang mengalami penyesuaian,” ujarnya.
Salah satu pembahasan paling krusial adalah menurunnya alokasi BKK Badung, yang selama ini menjadi sumber penting dalam pembangunan di Buleleng. Kepala Dinas PUPR Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran menyebabkan penurunan dana yang berdampak langsung pada rencana pembangunan infrastruktur.
“Dengan adanya penurunan BKK, kami harus melakukan rasionalisasi dan menyesuaikan kembali program kerja, terutama pembangunan infrastruktur,” katanya.
Komisi II meminta setiap OPD melakukan pemetaan ulang prioritas program berdasarkan urgensi, manfaat, dan kesiapan teknis agar anggaran tetap efektif dan pembangunan berjalan berkesinambungan meskipun nilai BKK turun.
Dari sektor lingkungan, Kepala DLH Buleleng, Gede Putra Aryana, menekankan bahwa peningkatan penanganan sampah akan tetap menjadi prioritas 2026, termasuk penguatan kapasitas pengelolaan, pemilahan dari sumber, serta sarana prasarana pendukung. “Penanganan sampah harus terus kami tingkatkan demi kenyamanan masyarakat dan kualitas lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Buleleng memaparkan rencana revitalisasi Terminal Sangket, Terminal Seririt, dan terminal bongkar muat barang, yang diharapkan dapat meningkatkan PAD. Selain itu, Dishub berencana menambah lampu penerangan jalan di sejumlah titik strategis Kota Singaraja untuk menunjang keselamatan dan kualitas infrastruktur transportasi, sebagaimana disampaikan Kadishub Gede Gunawan AP.
Rapat ditutup dengan komitmen setiap OPD untuk menyempurnakan dokumen perencanaan sebelum melanjutkan pembahasan bersama Gabungan Komisi dan Pemerintah Daerah. Komisi II juga menegaskan komitmennya mengawal penyusunan APBD 2026 agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah secara efektif serta berkelanjutan. *ndr
