Buleleng (terasbalinews.com) – Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng ke depan diharapkan lebih realistis dan terfokus pada hal-hal yang benar-benar mendesak. Harapan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, A.Md.Kom, usai memimpin rapat koordinasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang berlangsung di Ruang Gabungan Komisi Gedung DPRD Buleleng, Selasa (10/6).
Dalam rapat yang digelar untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.1/640/SJ terkait penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, Ketua Dewan menekankan pentingnya perencanaan APBD, baik APBD Induk maupun Perubahan, yang lebih matang dan masuk akal.
“Rancangan APBD 2025 masih perlu disempurnakan. Terutama dalam hal penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) yang diarahkan untuk silpa bebas, padahal itu berisiko. Lebih bijak jika penggunaan silpa ditentukan setelah diaudit oleh BPK, agar kita bisa menetapkan prioritas penggunaan secara tepat,” ujarnya.
Selain itu, Ketua Dewan juga menyoroti struktur anggaran, terutama pada komponen belanja pegawai yang mengalami lonjakan hingga 56 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut disebabkan oleh pengalihan belanja gaji dari tenaga kontrak ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kenaikan ini wajar karena sekarang belanja gaji untuk PPPK harus ditambahkan. Sebelumnya anggaran itu digunakan untuk tenaga kontrak,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, juga mengemuka pertanyaan dari anggota DPRD terkait peningkatan signifikan pada pos pendapatan lain-lain yang sah, yang tercatat meningkat hingga Rp27 miliar. Menanggapi hal ini, Ngurah Arya menjelaskan bahwa kenaikan tersebut berasal dari pengembalian silpa oleh KPU dan Bawaslu serta sumber-sumber lain. Penjelasan lebih lanjut terkait hal ini akan disampaikan langsung oleh TAPD.
Melihat dinamika fiskal yang ada, termasuk menurunnya pendapatan dari pemerintah provinsi, Ketua DPRD Buleleng menekankan pentingnya perencanaan yang selektif dan fokus. Ia berharap rancangan APBD mendatang benar-benar mengakomodasi kebutuhan mendasar masyarakat.
“Kondisi saat ini menuntut kita lebih bijak. Jadi, mari utamakan belanja yang bersifat penting dan mendesak,” tegasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Buleleng dari Badan Anggaran, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kabupaten Buleleng, TAPD, tim ahli, serta para undangan lainnya. Ndra
