BULELENG (terasbalinews.com). Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan penghematan besar-besaran dengan melakukan efisiensi ketat. Dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, kebijakan itu tentu sangat berpengaruh terhadap rencana pembangunan daerah. Nilai efisiensi sangat besar mencapai 50 persen dari total nilai transfer daerah.
Tak terkecuali dengan Kabupaten Buleleng, pengurangan dana transfer itu akan berdampak pada sejumlah program seperti infrastruktur. Terutama pembiayaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Anggaran DAU untuk infrastruktur mencapai Rp 15 miliar, dan anggaran DAK untuk infrastruktur sebesar Rp 9,7 miliar.
Menyikapi efisiensi tersebut, Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, untuk DAU dan DAK rencana penggunaan anggaran tersebut sudah terarah. Terlebih untuk menyelesaikan target mandatory spending 2027, ia optimis tidak akan ada pemangkasan.
“Sepertinya tidak akan ada pemangkasan terutama ada target mandatory spending 2027. Kami sendiri belum diundang (eksekutif) untuk perencanaan pengurangan anggaran berdasar Perpres No 1 Tahun 2025,” kata Ngurah Arya, Jumat (07/02/2025).
Sekalipun pengurangan anggaran tidak dapat dihindari, Ngurah Arya menyebut akan disiasati melalui penyisiran anggaran yang tidak terlalu penting di tahun 2025 ini. Ini juga agar rencana pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan.
Paling tidak perjalanan dinas menurut Arya akan dikurangi. Begitu juga penyelenggaraan rapat-rapat yang bersifat seremonial akan rubah dengan zoom, anggaran makan minum dihemat dan belanaja modal yang bisa diundur akan diundur.
“Bahkan bila perlu kita akan rampingkan OPD sambil kita menyesuaikan dan kedepan biar bisa kita rancang dengan lebih baik, “ imbuh Arya.
Kendati demikian Ngurah Arya menjamin tiga sektor anggaran yang tidak boleh diotak atik dan tetap harus jalan, yakni pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang ketiganya salin terkait. Solusi lain kata Ngurah Arya akan dilihat dari komposisi jumlah penduduk dan luasan wilayah serta kontribusi PAD Provinsi Bali yang harus tetap memberikan kue yang lebih untuk Buleleng.
“Juga Kabupaten Badung yang akan tetap membantu melalui BKK untuk bisa menyelasikan target pembangunan kita dengan pola pendekatan kesamaan politik,” tutup Arya. Khan
