BADUNG (terasbalinews.com). Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai mengambil tindakan tegas terhadap AH, seorang petugas Imigrasi yang terlibat dalam sindikat jual beli ginjal dengan jaringan internasional.
Menyikapi kasus ini, AH telah diberhentikan sementara dari tugasnya sampai adanya putusan hukum, seperti yang diumumkan oleh Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu, Jumat (22/7/2023).
Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali, Barron Ichsan, juga mengkonfirmasi adanya petugas imigrasi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang terlibat dalam kasus ini. Barron menegaskan bahwa tidak akan ada upaya untuk melindungi atau mentolerir tindakan oknum tersebut.
Kejadian ini sangat disayangkan dan telah menimbulkan keprihatinan di lingkungan Kantor Imigrasi Ngurah Rai. Sugito, selaku Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, menyatakan dukungan penuh terhadap proses penyidikan kasus ini oleh aparat penegak hukum.
Seperti disampaikan Sugito, AH ditugaskan di Bandara Ngurah Rai semenjak bulan Oktober 2022 dari sebelumnya bertugas di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan Medan.
Sebelumnya, Tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri berhasil menangkap 12 tersangka terkait sindikat jual beli ginjal yang meluas hingga ke Kamboja. Salah satunya terungkap bahwa seorang petugas imigrasi berinisial AH juga terlibat dalam kasus ini. Dia ditangkap pada 19 Juli 2023 di Bali.
Kasus ini mengungkap peran AH dalam menyusupkan para pendonor ginjal melewati pemeriksaan di Bandara Ngurah Rai. AH diduga menerima uang sebesar Rp 3,2 juta hingga Rp 3,5 juta untuk setiap korban yang berangkat ke Kamboja.
“Kantor Imigrasi Ngurah Rai bersikap kooperatif dan sepenuhnya mendukung proses hukum yang sedang berlangsung. Kami memberikan apresiasi atas upaya aparat penegak hukum dalam memberantas praktik ilegal seperti ini,” tambah Sugito.
Sugito juga menegaskan bahwa Kantor Imigrasi Ngurah Rai berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme, serta tidak akan mentolerir perilaku oknum yang merugikan masyarakat dan melanggar hukum. (*/yak)
