BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.
Pasang iklan disini ( 970x250 pixel )
WhatsApp +62 819-3301-0005

Meluruskan Polemik Penyetaraan Ijazah

W. Kotaniartha (Pensiunan Dosen LLDIKTI Wil. VIII, dpk pada Univ. Dwijendra, Depasar). (foto/red)
banner 120x600
Pasang iklan disini ( 468x60 pixel )
WhatsApp +62 819-3301-0005

DENPASAR (terasbalinews.com). Beberapa minggu terakhir, setelah polemik penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengemuka ke ruang publik, berkembang sebuah narasi yang patut kita waspadai. Narasi itu berbunyi: pendidikan luar negeri tidak diakui di Indonesia, percuma kuliah di luar negeri.

Narasi ini tampak sederhana, mudah dibagikan, dan mudah dipercaya. Padahal, jika kita telaah dengan tenang, narasi ini keliru dan berbahaya, terutama bagi generasi muda Indonesia yang sedang bermimpi belajar ke luar negeri. Karena itu, persoalan ini perlu kita dudukkan kembali secara jernih: apa yang sebenarnya diputuskan secara hukum, apa efeknya, dan apa yang harus kita harapkan ke depan.

Perlu kiranya ditegaskan, apa sebenarnya yang diputuskan oleh pengadilan. Permasalahan dalam polemik ini bukanlah kualitas pendidikan luar negeri, melainkan dokumen penyetaraan di dalam negeri. Polemik ini telah melalui dua jalur hukum. Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa dokumen pendidikan luar negeri yang bersangkutan dapat disetarakan dengan jenjang SMA/sederajat.

Kedua, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2019. Artinya, yang dibatalkan adalah satu keputusan administrasi tentang penyetaraan. Bukan putusan yang menyatakan bahwa seluruh pendidikan luar negeri tidak berharga. Bukan pula putusan yang menyatakan bahwa Australia, Singapura, Inggris, atau negara lain memiliki sistem pendidikan yang rendah.

Yang dipersoalkan adalah kesesuaian jenjang. Di dunia pendidikan, ada perbedaan yang jelas antara pendidikan menengah, diploma vokasi, dan pendidikan sarjana. Kualifikasi Advanced Diploma dari UTS Insearch Australia, misalnya, dalam klasifikasi UNESCO (ISCED) termasuk pendidikan tinggi vokasi. Ia tidak bisa begitu saja disetarakan dengan jenjang SMA atau SMK/sederajat di Indonesia. Ini bukan soal negara asal. Ini soal ketepatan administrasi dan kejujuran akademik dalam menempatkan sebuah kualifikasi pada jenjang yang seharusnya.

Sayangnya, penjelasan hukum yang teknis ini kalah cepat dengan penyebaran narasi di media sosial. Akibatnya, muncul sekurangnya tiga efek yang merugikan. Pertama, muncul rasa pesimis di kalangan pelajar. Anak-anak yang sedang mempersiapkan diri untuk beasiswa LPDP, yang bermimpi kuliah di Melbourne, Singapura, atau Eropa, mulai bertanya: untuk apa bersusah payah, kalau ujung-ujungnya tidak diakui?

Kedua, muncul sikap merendahkan. Kita mulai merendahkan ribuan anak Indonesia yang telah berjuang di luar negeri, yang pulang menjadi dosen, dokter, peneliti, insinyur, dan birokrat. Padahal mereka adalah aset bangsa.
Ketiga, muncul kesalahpahaman tentang negara. Seolah-olah Indonesia sedang bermusuhan dengan sistem pendidikan luar negeri. Padahal faktanya, Indonesia setiap tahun mengirim ribuan mahasiswanya ke luar negeri dengan biaya negara. Negara tidak mungkin mengirim, sekaligus merendahkan. Jika narasi keliru ini dibiarkan, yang rugi bukan satu dua orang politikus. Yang rugi adalah masa depan pendidikan kita sendiri.

Dari polemik ini, ada tiga hal yang seharusnya kita perbaiki bersama, tanpa emosi dan tanpa kebencian. Pertama, pemerintah harus memperbaiki sistem penyetaraan. Selama ini kewenangan penyetaraan terbagi dan tidak selalu jelas jenjangnya. Ke depan, sistem ini harus transparan, berbasis capaian pembelajaran, dan bisa diakses publik. Siapa pun yang mengurus penyetaraan, dari rakyat biasa sampai pejabat, harus melalui standar yang sama.

Kedua, kita harus membedakan antara persoalan hukum dan persoalan ilmu. Seseorang bisa saja bermasalah dalam urusan dokumen administrasinya, tetapi itu tidak berarti ilmu dari luar negeri menjadi tidak berharga. Sebaliknya, ilmu dari luar negeri tetap berharga, tetapi dokumennya tetap harus diurus dengan benar dan jujur.

Ketiga, kita harus menjaga semangat generasi muda. Kepada anak-anak kita, katakanlah dengan jujur : kuliah di luar negeri tetap berharga dan tetap diakui di Indonesia, asalkan kampusnya resmi, proses belajarnya sungguh-sungguh, dan penyetaraannya diurus sesuai aturan. Jangan takut bermimpi besar hanya karena satu kasus politik.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ia tidak boleh menjadi korban dari kegaduhan sesaat. Pada akhirnya, kasus ini seharusnya tidak membuat kita membenci pendidikan luar negeri, dan tidak pula membuat kita membenci pendidikan dalam negeri. Ia seharusnya membuat kita lebih dewasa: menghargai ilmu dari mana pun asalnya, sekaligus menegakkan aturan secara adil bagi siapa pun. Itulah cara kita melindungi generasi ke depan. Bukan dengan merendahkan, tetapi dengan meluruskan. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *