BULELENG (terasbalinews.com) – Kekecewaan mendalam dirasakan puluhan pegawai kontrak di Buleleng yang tergabung dalam Aliansi R4. Pada Selasa (1/7), mereka mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Buleleng untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam sebuah audiensi yang digelar di Ruang Gabungan Komisi DPRD.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi, ST, pertemuan ini turut dihadiri oleh sejumlah anggota dewan serta 25 orang perwakilan tenaga kontrak dari berbagai instansi yang dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam penyampaian aspirasi tersebut, para pegawai kontrak mengeluhkan sistem seleksi yang dinilai mengabaikan masa kerja dan dedikasi mereka selama bertahun-tahun. Mereka juga menyoroti isu baru yang dinilai makin mempersulit, yakni wacana pemotongan gaji dari Dana BOS bagi tenaga kontrak, khususnya tenaga Tata Usaha sekolah.
“Kami telah bekerja belasan tahun, mengikuti seluruh tahapan seleksi, namun tetap dinyatakan tidak lulus tanpa pertimbangan masa kerja. Formasi yang tersedia pun sudah diisi oleh peserta tahap sebelumnya,” ungkap Ketut Sugiana, perwakilan dari Dinas PUPR.
Sugiana juga menyampaikan harapan besar agar para tenaga kontrak kategori R4 tetap dapat dipekerjakan di OPD masing-masing dan mendapatkan peluang untuk kembali mengikuti seleksi PPPK dengan mekanisme yang lebih adil.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Buleleng menyatakan bahwa pihaknya tidak tinggal diam. “Permasalahan ini sudah kami terima dari berbagai pihak. DPRD Buleleng akan segera berkoordinasi dengan OPD terkait, Bupati Buleleng, dan juga menyampaikan persoalan ini ke Kementerian PAN-RB. Kami ingin ada solusi yang adil dan berpihak kepada pegawai kontrak yang telah mengabdi puluhan tahun,” tegas Wandira Adi.
Ia juga meminta agar data yang dimiliki oleh Aliansi R4 dikumpulkan secara lengkap dan valid, guna dijadikan dasar untuk advokasi ke pemerintah pusat.
DPRD Buleleng menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi setiap elemen masyarakat, termasuk tenaga honorer, sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kelangsungan layanan publik di Buleleng.Ndra
