BULELENG (terasbalinews.com). Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, bersama Penjabat Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana disaksikan oleh Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Buleleng, melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama proses pembangunan gedung Kantor Imigrasi Singaraja di Jalan Seririt Singaraja, Pemaron, Buleleng, Bali, Senin (17/7/2023).
Pj. Bupati Buleleng dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa keberadaan imigrasi di Kabupaten Buleleng memiliki dampak yang sangat positif, mengingat banyaknya wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Buleleng.
“Kami sangat mengapresiasi kinerja Kantor Imigrasi Singaraja khususnya dalam penegakan hukum terhadap WNA yang melanggar aturan. Hal ini terbukti ketika ditemukan WNA yang mengendarai kendaraan dengan plat nomor merah dan setelah ditelusuri diketahui bahwa kendaraan tersebut berasal dari Buleleng, pihak imigrasi yang mendapat laporan tersebut bergerak dengan cepat dalam menangani
laporan tersebut,” katanya, sembari berharap agar kedepan, kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Buleleng dengan Imigrasi dapat semakin terjalin dengan erat.
Sebelum sambutan dari Direktur Jenderal Imigrasi, dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan dari Direktur Jenderal Imigrasi kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih atas dukungan sarana dan prasarana yang diberikan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dapat berjalan dengan baik.
Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy karim menyampaikan kepada seluruh jajaran imigrasi yang hadir bahwa untuk memenuhi harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat Bali harus profesional, jangan sungkan menegakkan aturan, dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pihaknya sangat berterimakasih atas dukungan Bupati berserta seluruh jajaran dan semoga imigrasi dapat membayarnya dengan pelayanan keimigrasian terbaik di wilayah Buleleng dan sekitarnya sesuai wilayah kerjanya. Disamping itu, imigrasi sangat sepakat untuk bersama-sama mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin terjadi akibat WNA yang masuk misalnya dalam perolehan KTP.
“Pengawasan Orang Asing harus ditingkatkan sehingga jangan sampai warga Bali dirugikan, kami mendukung sekali pemerintah daerah mengingatkan para investor untuk mengembalikan manfaat yang didapatkan kepada masyarakat Bali. Imigrasi yang baru adalah imigrasi yang bisa berkomunikasi menampung masyarakat, cepat menindaklanjuti setiap permasalahan, dan sberkoordinasi serta berkerjasama untuk memberikan pelayanan terbaik,” tutup Silmy Karim. (*/yak)
