BULELENG (terasbalinews.com) – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong penguatan reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Tahun 2026 ini, tiga satuan kerja ditetapkan sebagai prioritas untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni BKPSDM, SMP Negeri 4 Singaraja, dan Puskesmas Buleleng III.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tim Zona Integritas yang berlangsung di ruang rapat Setda Buleleng, Senin (13/4). Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, I Gusti Putu Ngurah Mastika.
Dalam pertemuan tersebut, selain menetapkan unit prioritas, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan ZI tahun sebelumnya. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun 2025 dibahas sebagai dasar perbaikan agar pelaksanaan ZI ke depan lebih efektif dan berdampak nyata.
“Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar pemenuhan indikator administratif, melainkan transformasi nyata dari cara kerja, pola pikir, hingga kualitas layanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Buleleng telah membentuk Tim Zona Integritas yang bertugas melakukan pendampingan, pengawasan, serta evaluasi secara berkelanjutan terhadap unit-unit yang diusulkan. Tim ini diharapkan mampu memastikan seluruh proses berjalan konsisten dan sesuai target.
Sejumlah langkah strategis juga disiapkan untuk mempercepat pencapaian, di antaranya penguatan komitmen internal, peningkatan kualitas layanan publik yang cepat dan transparan, serta mendorong inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Selain itu, komunikasi publik yang terbuka dan adaptif juga menjadi fokus dalam mendukung keberhasilan program ini.
Pembangunan Zona Integritas tidak hanya difokuskan pada unit tertentu, tetapi juga menyasar sektor pelayanan strategis seperti rumah sakit umum daerah, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, pelayanan terpadu satu pintu, sektor pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
Melalui upaya ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya dalam menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat.
“Lebih dari sekadar target WBK, ini adalah komitmen menghadirkan pemerintahan yang benar-benar dipercaya masyarakat,” tandasnya. *ndr
