DENPASAR (terasbalinews.com). Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM angkat suara terkait kelangkaan stok gas LPG (elpiji) ukurang 3 Kg.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Ida Bagus Setiawan menyebut, Pemprov Bali telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Hiswanamigas untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji.
Setiawan mengatakan, Pertamina dan Hiswanamigas tidak melakukan pengurangan kuota LPG 3 Kg di wilayah Bali pada tahun ini.
Hanya saja, kata Setiawan, ada penambahan jumlah pangkalan dari 3.500 di tahun 2023 menjadi 4.400 pada tahun 2024.
“Karena jumlah pangkalan bertambah, maka jatah yang diterima setiap pangkalan berkurang,” jelas Setiawan, Rabu (5/6/2024).
Di sisi lain, Pemerintah akan memberlakukan pembelian gas elpiji 3 Kg menggunakan syarat Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai 1 Juni.
Regulasi ini merupakan mekanisme yang ditempuh pemerintah untuk pengendalian dan pendataan sehingga barang bersubsidi tepat sasaran.
Seiring dengan pemberlakuan regulasi tersebut, tim gabungan Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara intens turun melakukan monitoring dan evaluasi.
Selain itu, menyikapi keluhan masyarakat yang sulit memperoleh LPG 3 Kg, tim juga melaksanakan operasi pasar di sejumlah lokasi.
“Kami terus melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga dan Hiswanamigas Bali,” tandas pria asal Klungkung tersebut. (nan).
