BULELENG (terasbalinews.com) –. Dalam upaya memperkuat kapasitas dan keandalan sumber daya manusia (SDM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buleleng terus meningkatkan kemampuan aparaturnya, khususnya di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Bersama Polres Buleleng, Satpol PP menggelar pelatihan Pengendalian Massa (Dalmas) selama dua hari, Rabu hingga Kamis (12–13/11/2025), yang diikuti oleh 60 peserta dari unsur Satpol PP Kabupaten Buleleng dan Trantib Kecamatan.
Kasatpol PP Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan meningkatkan profesionalisme dan kesiapsiagaan anggota dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah (Perda) serta penyelenggaraan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan anggota Satpol PP memiliki pemahaman, kemampuan teknis, dan sikap mental yang kuat dalam menghadapi situasi kerumunan atau potensi konflik sosial di masyarakat secara tertib, terukur, dan humanis,” ujar Kappa, Kamis (13/11/2025).
Kappa menambahkan, peningkatan keterampilan teknis sangat diperlukan agar personel dapat melakukan pengendalian massa sesuai prosedur yang berlaku. Selain membentuk disiplin dan tanggung jawab, pelatihan ini juga menanamkan pemahaman penting tentang prinsip pengendalian massa yang persuasif dan mengedepankan keselamatan masyarakat.
“Menanamkan pemahaman tentang prinsip-prinsip pengendalian massa yang persuasif dan humanis, mengutamakan pencegahan dan keselamatan masyarakat. Meningkatkan kemampuan koordinasi dan kerja sama tim antaranggota Satpol PP serta dengan instansi terkait,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dengan jumlah anggota sebanyak 215 personel, Satpol PP Buleleng kini tengah melakukan penataan kompetensi di tiap bidang agar terbentuk sinergi yang solid antarinstansi.
“Kita harus juga berkoordinasi dengan OPD-OPD teknis sehingga dalam eksekusi itu diawali dengan pembinaan terlebih dahulu. Di luar juga pendekatan-pendekatan yang dilakukan sesuai SOP sampai dengan penertiban atau penegakan perda,” tegas Kappa. *ndr
