BULELENG (terasbalinews.com). Menyusul Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Buleleng, I Made Kuta, seorang staf di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Buleleng kembali ditahan oleh penyidik penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali. Staf Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman DPUTR Buleleng, Ngakan Anom Diana Kesuma Negara, ditahan setelah ditetapkan menjadi tersangka karena diduga terlibat konspirasi jahat, pemerasan.
Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Ngakan sempat diperiksa selama 6 jam di Kejati Bali sebelum akhirnya mengenakan rompi warna pink dengan tangan diborgol. Ngakan dianggap menjadi bagian konspirasi melakukan pemerasan terhadap pengembang perumahan bersubsidi yang merugikan negara Rp 2 miliar.
Peran Ngakan diduga bekerjasama dengan Made Kuta untuk mempersiapkan gambar teknis pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Mereka juga diduga membuat kesepakatan pemagian bagi hasil dari uang yang didapat dari pengembang.
Skema yang mereka bangun untuk memeras pengembang dengan mengutip uang sebesar Rp 1,4 juta per PBG. Uang itu digunakan untuk membayar retribusi ke negara masing-masing Rp. 355.000,-/PBG. Sisanya dibagi antara Made Kuta dan tersangka Ngakan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Putu Agus Eka Sabana dalam keterangannya mengatakan, atas peran tersangka tersebut ia mendapatkan pembagian masing-masing Rp.700.000,-per surat PBG.
“Tersangka Ngakan (NADK) menggunakan sertifikat Kompetensi Ahli (SKA) orang lain dengan cara menduplikat menggunakan alat scaner, guna membuat kajian teknis gambar PBG,” imbuh Eka Sabana.
Menurut Eka Sabana, tersangka Ngakan Anom Diana Kesuma Negara disangka telah melanggar Pasal 12 huruf e, huruf g jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
“Berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, penyidik melakukan penahanan selama 20 hari kedepan terhadap tersangka,” ucapnya. Khan














