BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan pendekatan yang lebih mendasar, yakni melalui keluarga. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) “Keluarga Berintegritas” yang digelar di kawasan Bali Handara, Buleleng.
Kegiatan ini menjadi penutup rangkaian Rapat Koordinasi (Rakor) Pemkab Buleleng dan menghadirkan narasumber dari KPK. Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menegaskan bahwa keluarga memiliki peran strategis sebagai fondasi pembentukan integritas aparatur pemerintah.
“Korupsi itu adalah keburukan, dan keburukan bisa berawal dari keluarga. Itulah mengapa program Keluarga Berintegritas ini sangat penting. Selain berintegritas di tempat kerja, para pejabat juga harus memiliki integritas yang kuat di rumah,” ujar Sutjidra, Kamis (5/2/2026).
Menurutnya, dorongan gaya hidup yang tidak sejalan dengan kemampuan penghasilan kerap menjadi pemicu munculnya perilaku menyimpang. Karena itu, keluarga diharapkan mampu menjadi pengingat sekaligus pengontrol bagi para pejabat.
“Integritas itu adalah bagaimana kita melaksanakan kegiatan dengan tulus dan hati yang lapang. Dimulai dari rumah, keluarga harus berani bertanya jika ada sesuatu yang tidak wajar,” imbuhnya.
Bimtek tersebut diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Buleleng bersama pasangan masing-masing. Kehadiran pasangan dinilai penting untuk membangun kesadaran bersama bahwa pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga lingkungan keluarga.
Terkait pemilihan lokasi kegiatan di Bali Handara, Sutjidra menyebut keputusan tersebut sebagai bentuk keberpihakan pada potensi daerah sekaligus langkah efisiensi anggaran.
“Kami memilih di sini karena ini adalah tempat yang kita miliki di Buleleng. Fasilitasnya nyaman dan memadai. Dengan mengadakan acara di daerah sendiri, biaya yang kita keluarkan setidaknya pajaknya bisa kembali lagi ke kas daerah kita,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Buleleng berharap tercipta sinergi yang lebih kuat antar-OPD, sekaligus menekan ego sektoral dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Sutjidra menegaskan bahwa meskipun penilaian KPK terhadap tata kelola pemerintahan Buleleng selama ini tergolong baik, upaya perbaikan harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
“Tujuannya jelas, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat Buleleng,” pungkasnya. *ndr
