DENPASAR (terasbalinews.com). Maraknya pelanggaran alih fungsi lahan dan persoalan perizinan akomodasi pariwisata di Bali kembali menjadi sorotan. Wakil Ketua II DPRD Bali, IGK Kresna Budi, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan, melainkan melakukan introspeksi bersama.
Ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/2/2026), politisi Partai Golkar asal Buleleng ini menegaskan bahwa persoalan yang terjadi tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak, baik pemerintah, investor, maupun masyarakat.
“Dengan kejadian yang selama ini terjadi, jangan menyalahkan siapa-siapa. Penting untuk sama-sama introspeksi diri agar tidak ada yang dirugikan,” ujarnya.
Menurutnya, semua pihak harus kembali pada aturan awal sesuai peruntukan lahan dan prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik “kucing-kucingan” dalam pengurusan izin karena dampaknya menyangkut kepentingan banyak orang.
Kresna Budi mencontohkan banjir yang terjadi di kawasan Pancasari sebagai momentum evaluasi bersama. Ia meminta persoalan tersebut tidak dipolitisasi atau dijadikan ajang saling tuding.
“Jangan saling menyalahkan. Cari dulu penyebabnya, apakah karena ulah manusia atau faktor alam. Kalau memang ada gorong-gorong yang ditutup atau sistem resapan air terganggu, mari diperbaiki bersama,” katanya.
Ia menyinggung kawasan resapan air di sekitar Bali Handara sebagai wilayah yang harus dikelola dengan bijak. Meski persoalan lingkungan tidak sesederhana yang terlihat, ia optimistis solusi tetap bisa dicari jika semua pihak mau duduk bersama.
“Jangan sampai masalahnya merembet ke mana-mana. Kalau bisa diselesaikan, kenapa harus dibuat rumit,” tambahnya.
Di sisi lain, Kresna Budi menilai ruang investasi di Bali perlu dijaga bersama. Ia mengingatkan para investor agar tidak menyepelekan proses perizinan.
“Harapan kita izinnya diurus dulu. Sebagai pengusaha jangan menyepelekan perizinan. Semua ada aturannya, mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak. Jangan sampai kebablasan,” tegasnya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi sangat penting untuk menjaga iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Bali.
Untuk mencegah pelanggaran, ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi pengawasan di tingkat bawah. Peran kepala lingkungan, lurah atau kepala desa, pecalang, Satpol PP, hingga desa adat dinilai sebagai garda terdepan dalam mencegah pelanggaran.
“Kalau yang di bawah tidak punya kepedulian, ya jadinya seperti yang kita alami sekarang,” ungkapnya.
Ia mengingatkan bahwa DPRD Provinsi memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aktivitas di tingkat bawah. Karena itu, pengawasan lokal menjadi kunci.
“Kami di provinsi posisinya jauh di atas. Tidak mungkin memantau semua aktivitas. Justru yang di bawah mestinya lebih peduli terhadap lingkungannya,” katanya.
Kresna Budi juga menyinggung pentingnya peningkatan infrastruktur untuk menunjang sektor pariwisata. Menurutnya, wisatawan yang datang ke Bali menginginkan rasa aman dan nyaman. Karena itu, anggaran perlu diarahkan untuk memperbaiki destinasi wisata, termasuk membangun infrastruktur guna mengurai kemacetan.
Ia bahkan kembali mendorong wacana pembangunan bandara di Bali Utara sebagai solusi jangka panjang.
“Alangkah indahnya kalau Bali punya dua bandara. Kenapa tidak, kalau memang ingin mendapat devisa lebih,” ujarnya.
Menurutnya, tambahan bandara tidak hanya untuk menampung lonjakan wisatawan, tetapi juga untuk mengoptimalkan tingkat hunian hotel yang terus bertambah.
Ia meyakini, jika rasa aman dan nyaman tercipta, maka semua pihak—pemerintah, investor, dan masyarakat—akan sama-sama diuntungkan. (yak)
