DENPASAR (terasbalinews.com). Bank Indonesia Provinsi Bali bersama Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan acara Kick-off dan Sosialisasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah Daerah di Provinsi Bali, Selasa (25/7/2023). Kegiatan ini merupakan langkah maju dalam upaya digitalisasi daerah. Acara Kick-off dan sosialisasi ini dihadiri oleh Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai wirajaya, SE., MM., Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja serta Kepala Daerah di Bali, Kepala OJK Regional 8 Bali Nusra, Direktur Utama BPD Bali, serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bali. Pada kesempatan yang sama, juga dilakukan Uji Coba KKI BPD Bali, baik dengan menggunakan kanal QRIS maupun kartu fisik.
Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa Kick-off KKI di Provinsi Bali adalah bentuk nyata percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD).
“Implementasi KKI merupakan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang menjadi ciri khas Bali untuk senantiasa berinovasi dalam digitalisasi,” ujar Erwin Soeriadimadja.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, I Gusti Agung Rai Wirajaya, memberi apresiasi atas implementasi KKI di Bali, karena ini merupakan dukungan terhadap Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), terutama dalam aspek sistem pembayaran.
“Keberadaan KKI dalam pengelolaan keuangan daerah di Bali akan meningkatkan efisiensi biaya transaksi karena proses penyelesaian KKI dilakukan di dalam negeri,” ujar Agung Rai Wirajaya.
Sebagai langkah selanjutnya, Gubernur Bali, yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, DR. I Wayan Serinah, S.Sos, M.Si, menginstruksikan agar Pemda yang belum memiliki Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD/KKI) segera menerbitkannya. Perkada ini menjadi landasan hukum dalam implementasi KKI di lingkungan Pemda di Bali. Saat ini, sudah ada 7 dari 10 Pemda di Bali yang telah menerbitkan Perkada tentang KKPD. Implementasi KKI berbasis QRIS juga telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan.
BPD Bali menjadi Bank Pembangunan Daerah (BPD) pertama di Indonesia yang meluncurkan KKI secara mandiri setelah mendapatkan persetujuan pada 21 Desember 2022.
Direktur Utama BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan bahwa BPD Bali akan menyiapkan sistem KKI yang terintegrasi, baik dengan Sistem Informasi Pengelolaan Daerah (SIPD) maupun Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) untuk proses penyelesaian transaksi KKI.
“Selain itu, BPD Bali juga sedang menyiapkan dokumen untuk proses perizinan KKI Fisik,” tukasnya, (*/yak)
