BULELENG (terasbalinews.com) – Langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan kembali diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng Edi Irsan Kurniawan resmi menandatangani nota kesepakatan kerja sama dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Rabu (22/10/2025) di Kantor Bupati Buleleng.
Bupati Sutjidra menegaskan, kerja sama ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berintegritas dan akuntabel. Ia menyebut, sinergi dengan Kejaksaan sangat penting untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan daerah agar sejalan dengan prinsip hukum dan tata kelola yang baik.
“Dalam jalannya pemerintahan, tentu ada berbagai persoalan yang mungkin timbul, terutama terkait kebijakan daerah. Di sinilah kami berharap adanya pendampingan dari pihak Kejaksaan, khususnya dalam penanganan permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini diharapkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi berkelanjutan dalam mendukung sistem pemerintahan yang semakin adaptif terhadap tuntutan masyarakat.
“Semoga ke depan tidak hanya berlangsung satu tahun, tetapi dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan masyarakat yang semakin kritis terhadap tata kelola pemerintahan, pendampingan dari Kejaksaan menjadi sangat penting agar setiap kebijakan tetap sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan,” imbuhnya.
Menurut Sutjidra, pendampingan hukum dari Kejari sangat penting untuk mencegah potensi permasalahan dan meminimalisasi kerugian negara. “Dengan penandatanganan nota kesepakatan ini, kami berharap kerja sama ini dapat mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Bagaimana pencegahan terhadap kerugian bagi pemerintahan daerah bisa kita diminimalisasi menuju good and clean governance di Kabupaten Buleleng,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Buleleng Edi Irsan Kurniawan menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam memperkuat sinergi dengan lembaga penegak hukum. Ia menjelaskan bahwa Jaksa, sebagai pengacara negara, dapat memberikan dukungan hukum bagi pemerintah daerah dalam berbagai aspek, baik litigasi maupun non-litigasi.
“Ini artinya Jaksa sebagai pengacara negara dengan surat kuasa khusus bisa mewakili pemerintah daerah baik dalam posisi tergugat maupun penggugat terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi, khususnya permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara,” tandasnya.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan Pemkab Buleleng dan Kejari Buleleng dapat terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah. *ndr
