DENPASAR (terasbalinews.com). Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap 2 Mei, hampir selalu hadir dalam pola yang sama: upacara bendera, spanduk ucapan, hingga linimasa media sosial yang dipenuhi pesan-pesan inspiratif. Namun di balik rutinitas tahunan itu, terselip satu pertanyaan mendasar yang kerap luput dijawab secara jujur: sejauh mana peringatan ini benar-benar mendorong keterlibatan nyata dalam memajukan pendidikan?
Hardiknas 2026, pemerintah mengangkat tema “Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”. Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan penegasan bahwa pendidikan tidak lagi bisa dipandang sebagai tanggung jawab sektoral yang hanya dibebankan kepada sekolah dan guru. Pendidikan adalah urusan publik—urusan bersama yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Sayangnya, cara pandang lama masih cukup dominan. Ketika kualitas pendidikan dipersoalkan, perhatian publik kerap tertuju pada kurikulum, metode pengajaran, atau kompetensi tenaga pendidik. Di sisi lain, peran keluarga, masyarakat, hingga dunia usaha sering kali terpinggirkan dalam diskursus. Padahal, pendidikan sejatinya merupakan hasil interaksi berbagai lingkungan yang saling memengaruhi.
Konsep “partisipasi semesta” yang diusung tahun ini sejatinya tidak abstrak. Ia hadir dalam tindakan sederhana namun berdampak. Keterlibatan orang tua dalam proses belajar anak, lingkungan masyarakat yang aman dan kondusif, hingga komunitas yang menyediakan ruang belajar alternatif merupakan bagian dari praktik pendidikan yang nyata. Dalam konteks ini, pendidikan tidak lagi terbatas di ruang kelas, tetapi menjadi bagian dari denyut kehidupan sehari-hari.
Lebih jauh, partisipasi juga menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih terstruktur. Dunia usaha, misalnya, tidak cukup hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi perlu terlibat dalam membentuk kompetensi melalui program magang, pelatihan, atau beasiswa. Perguruan tinggi pun dituntut memperkuat perannya melalui riset dan pengabdian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tanpa sinergi yang konkret, gagasan besar “partisipasi semesta” berisiko berhenti sebagai jargon.
Di sisi lain, persoalan klasik pendidikan seperti akses dan kesenjangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang layak. Hambatan ekonomi, kondisi geografis, hingga keterbatasan infrastruktur masih membatasi banyak anak dalam memperoleh hak dasar mereka. Karena itu, frasa “untuk semua” dalam tema Hardiknas tahun ini harus dimaknai sebagai komitmen moral sekaligus arah kebijakan yang tegas.
Penting juga untuk menempatkan kembali tujuan pendidikan secara utuh. Pendidikan tidak semata-mata tentang capaian akademik atau angka-angka statistik. Lebih dari itu, pendidikan harus mampu membentuk manusia yang berkarakter, berintegritas, serta mampu hidup dalam keberagaman. Kualitas inilah yang dalam jangka panjang akan menentukan kekuatan sebuah bangsa.
Hardiknas seharusnya menjadi lebih dari sekadar peringatan simbolik. Ia perlu dimaknai sebagai momentum refleksi sekaligus koreksi—menilai apa yang telah dicapai dan mengakui apa yang masih perlu diperbaiki. Lebih jauh, momentum ini harus menjadi titik awal untuk memperkuat keterlibatan kolektif.
Sebab pada akhirnya, perubahan dalam pendidikan tidak selalu lahir dari kebijakan besar. Ia justru sering tumbuh dari konsistensi tindakan kecil yang dilakukan bersama. Pendidikan adalah cermin dari sejauh mana sebuah bangsa menghargai masa depannya. Dan ketika partisipasi menjadi kesadaran bersama, maka pendidikan bermutu untuk semua bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah keniscayaan. “Pendidikan tidak menunggu perubahan besar—ia tumbuh dari kepedulian kecil yang kita lakukan setiap hari.” (*)
