Sementara lahan milik Ipung yang diaspal hotmix itu bernama Jalan Tukad Punggawa tidak pakai I,II dan seterusnya. Ipung kepada wartawan saat itu mengatakan ada kejanggalan antara SK dan berita acara penyerahan tanah oleh BTID. Ipung menyebut, SK itu keluar tahun 2014, sedangkan berita acara penyerahan muncul tahun 2016.
Baca Juga :Balasan Surat Pemkot tidak Singgung Soal SK Wali Kota, Ipung : Malah Seperti Jubir BTID
Tentang ini, Ipung heran, bagaimana mungkin SK yang katanya lahir dari berita acara penyerahan bisa keluar duluan.”Emang bisa anaknya belum ada sudah dibuat akte kelahiran, aneh kan,” kata Ipung saat itu yang juga mengatakan bahwa SK ini dianggapnya tidak berlaku.
Karena merasa tidak ada jawaban dan tidak ada aksi dari pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tanahnya, Ipung lantas menghujani sejumlah pejabat dengan surat. Bahkan Ipung kepada wartawan, Kamis (2/6/2022) bersurat hingga ke KPK dan Presiden RI Joko Widodo.
Tak hanya itu, Ipung juga bersurat ke Walikota dan melayangkan somasi kepada Jro Bendesa Adat Serangan, Lurah Serangan dan Camat Denpasar Selatan. Namun belum juga semua surat ini dibalas, Ipung kembali mendapat kabar dari Nyoman Nada bahwa jalan yang dibangun di lahannya itu adalah proyek swadaya masyarakat.