BULELENG (terasbalinews.com) — Pemerintah Kabupaten Buleleng menjadikan pembenahan infrastruktur sebagai fokus utama pembangunan pada tahun 2026. Di bawah kepemimpinan Bupati I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Gede Supriatna, perbaikan jalan dan penataan kawasan diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah, meningkatkan keselamatan berlalu lintas, serta menciptakan wajah kota yang lebih tertata dan nyaman.
Sejumlah proyek perbaikan jalan mulai direalisasikan sejak awal tahun. Salah satunya adalah penanganan ruas Jalan Pulau Menjangan yang telah rampung dan menjadi bagian dari prioritas peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buleleng, I Putu Adiptha Ekaputra, menjelaskan bahwa 2026 menjadi titik awal pelaksanaan program strategis infrastruktur yang dirancang secara bertahap dan terencana.
“Dinas PUPR mendapat penugasan langsung dari Bupati untuk melaksanakan perbaikan infrastruktur jalan, gedung, serta penataan kawasan secara terencana dan bertahap,” ujarnya saat ditemui, Senin (2/2).
Dalam sektor jalan, Dinas PUPR menargetkan penanganan sejumlah ruas yang selama ini mengalami kerusakan dan kerap dikeluhkan masyarakat. Ruas Jalan Merak, Mengening, Bebetin, Tamblang, hingga Gerokgak masuk dalam daftar prioritas. Penanganan dilakukan melalui pemeliharaan rutin hingga pelapisan hotmix, menyesuaikan tingkat kerusakan masing-masing ruas.
Tak hanya jalan, pelebaran jembatan juga menjadi fokus untuk menunjang kelancaran arus lalu lintas. Beberapa jembatan strategis, seperti Jembatan Sangket dan jembatan Tukad Banyumala di kawasan Banyuasri, disiapkan untuk dilebarkan guna mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Untuk Jembatan Sangket, tahun ini difokuskan pada penyusunan Detail Engineering Design (DED) karena bentangnya cukup panjang dan membutuhkan kajian teknis mendalam,” jelas Adiptha.
Selain itu, pelebaran Jalan Laksamana Barat hingga kawasan Pemaron turut disiapkan, termasuk perencanaan penanganan jembatan-jembatan sempit yang selama ini menjadi titik rawan kemacetan.
Di sisi lain, penataan kawasan Titik Nol Singaraja mulai memasuki tahap pelaksanaan. Proses tender saat ini telah berjalan melalui LPSE dan ditargetkan pekerjaan fisik dimulai pada Februari dengan durasi sekitar lima bulan.
Penataan kawasan ini tidak semata menitikberatkan pada aspek estetika kota, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di kawasan perkotaan. Strategi pengendalian dilakukan melalui pelebaran dan pendalaman saluran air, serta pengaturan aliran debit menuju Tukad Buleleng dan Tukad Banyumala.
“Beban air di kawasan kota akan dikurangi dengan membuka jalur ke arah barat, sehingga potensi banjir dapat ditekan,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari penataan kota modern, seluruh jaringan utilitas seperti kabel listrik dan telekomunikasi direncanakan ditanam di bawah tanah. Langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, bersih, dan nyaman, sekaligus mendukung kawasan Titik Nol Singaraja sebagai ruang publik baru.
Tak kalah penting, Dinas PUPR juga menyiapkan penataan kawasan heritage dengan menghubungkan sejumlah titik bersejarah, mulai dari Puri Sukasada, Museum Lontar Gedong Kirtya, Puri Buleleng, hingga galeri UMKM. Selain itu, Kantor Bupati Buleleng akan direstorasi dengan mengembalikan desain arsitektur aslinya.
“Ini restorasi, bukan renovasi biasa. Bentuk asli bangunan dikembalikan karena memiliki nilai sejarah tinggi dan menjadi ciri khas Buleleng,” tegas Adiptha. *ndr
