BREAKING NEWS
PT. TERAS MEDIA SEJAHTERA (terasbalinews.com). AHU-0012026.AH.01.01.TAHUN 2023.

Industri Jasa Keuangan di Bali-Nusra Resilien dan Stabil Sepanjang Februari 2024

whatsapp image 2024 04 03 at 3.32.00 pm
Kepala Kantor OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu didampingi pejabat OJK lainnya seperti Direktur Pengawasan OJK Bali Ananda R. Moy, Made Novi Susilowati, dan Adi Darma dalam agenda “Ngorte, Buka Bersama, dan Update Berita With Media”, Selasa (2/4/2024). (foto/tim)
banner 120x600

DENPASAR (terasbalinews.com). Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (OJK) di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara (Nusra) pada Februari 2024 tetap resilien dan terjaga stabil.

Hal ini didukung dengan permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.

“Ditinjau data sektor perbankan Provinsi Bali dan Nusa Tenggara posisi Februari 2024 menunjukkan penyaluran kredit maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode sebelumnya,” kata Puji Rahayu, Jumat (5/4/2024).

Puji Rahayu menjelaskan, penyaluran kredit mencapai Rp218,41 triliun atau tumbuh 11,34 persen yoy (year on year) lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,72 persen (Januari 2024: 10,71 persen yoy).

Berdasarkan jenis penggunaan, sebesar 58,53 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yakni 38,87 persen pada modal kerja dan 19,66 persen pada investasi.

“Pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi yang bertambah sebesar Rp9,20 triliun atau tumbuh 27,74 persen yoy lebih tinggi dibandingkan Februari 2023 yang sempat mengalami kontraksi sebesar -6,46 persen (Januari 2024: 27,04 persen yoy),” katanya.

Puji menilai, tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali dan Nusa Tenggara.

Penyaluran kredit, kata Puji Rahayu, didominasi oleh sektor Bukan Lapangan Usaha (konsumtif) sebesar 41,47 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 25,58 persen.

“Pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran di Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp5,86 triliun (tumbuh 74,75 persen yoy) serta Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp5,66 triliun (tumbuh 6,66 persen yoy),” tegasnya.

Sementara berdasarkan debitur, sebesar 44,25 persen kredit di Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar 10,52 persen yoy (Februari 2023: 7,00 persen yoy).

Puji Rahayu menyebut, tingginya penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) juga mengalami pertumbuhan positif mencapai Rp 254,69 triliun atau tumbuh 15,59 persen yoy. Nominal tersebut tumbuh sedikit melandai dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 17,74 persen yoy.

Namun demikian, pertumbuhan DPK posisi Februari 2024 lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 yang sebesar 13,99 persen yoy. Berdasarkan jenis, peningkatan DPK dibandingkan Februari 2023 ditopang oleh kenaikan nominal Tabungan sebesar Rp18,97 triliun dan Deposito sebesar Rp8,47 triliun.

“Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Februari 2024 sebesar 85,76 persen, sedikit meningkat dibandingkan posisi Januari 2024 yang sebesar 85,57 persen (Februari 2023: 89,03 persen),” katanya.

Peningkatan rasio LDR Januari 2024 dipengaruhi karena peningkatan nominal penyaluran kredit secara mtm lebih tinggi dibandingkan peningkatan nominal DPK.

Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) relatif terjaga di atas threshold (5 persen).

Rasio CR dari BPR di Bali sebesar 14,39 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 12,37 persen, dan Nusa tenggara Timur sebesar 7,02 persen.

Adapun rasio CAR untuk BPR DI Bali sebesar 34,94 persen, Nusa Tenggara Barat sebesar 48,66 persen, dan Nusa Tenggara Timur sebesar 47,95 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *