“Badan pengawas dan bendahara ada hubungan kekeluargaan, sementara ketua orang lain. Jangan sampai, kalau dianggap cucunya ambil uang, kakeknya tidak menikmati. Kayaknya tidak mungkin,” tandasnya.
Disinggung apakah ada intervensi oleh penguasa dalam kasus LPD Serangan, Ipung secara tidak langsung mengiyakan. Bahkan ia juga tahu jika ada kekuatan besar berada di belakang orang yang ingin kabar akan diselamatkan ini demi kepentingan yang lebih besar.
Terpisah, aktivis antikorupsi, I Nyoman Mardika mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Denpasar harus melanjutkan proses penanganan korupsi LPD Serangan karena bukti-bukti sudah mencukupi.
Aparat penegak hukum lanjutnya tidak boleh menerima lobi-lobi dari siapapun, apalagi dari seseorang yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
“Jaksa tipikor sudah membuktikan ada unsur-unsur terlibat di sana. Ketika bukti-bukti sudah mencukupi, maka Kejaksaan Negeri Denpasar agar segera menetapkan tersangka, siapapun itu,” ujarnya.
Disinggung adanya kekuatan besar ikut campur sehingga mengakibatkan proses penanganan kasus ini berjalan lambat, Mardika menyatakan dugaan-dugaan itu kemungkinan ada.
“Sudah biasa dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh publik, maka akan selalu ada kekuatan politik dan kekuatan modal yang mencoba ikut campur,” tuturnya.
Ketika ditanya seandainya kasus ini dihentikan, Nyoman Mardika menyebut hal ini akan menimbulkan kecurigaan apalagi jika bukti-bukti telah tercukupi.
Oleh karena itu, pihak Kejari Denpasar juga didesak agar segera berbicara untuk kejelasan penanganan kasus ini, karena penanganannya sudah cukup lama dan membuat masyarakat bertanya-tanya.(EP)
