BADUNG (terasbalinews.com). TPID Kabupaten Badung mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi (High Level Meeting/HLM) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Badung. HLM membahas topik “Upaya Menghadapi Dampak El Nino terhadap Ketahanan Pangan, Persiapan Kabupaten Badung sebagai Daerah Sampel Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2024, dan Menjaga Ketersediaan dan Stabilitas Harga Barang menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan”. HLM dihadiri oleh Wakil Bupati Badung, Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, dan instansi terkait lainnya.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menyampaikan bahwa TPID Kabupaten Badung perlu menyusun rencana pengendalian inflasi, termasuk action plan, untuk mempersiapkan diri sebagai daerah sampel IHK pada tahun 2024. Hal ini akan membuat arah kerja TPID menjadi lebih jelas, terukur, dan berdampak secara sistemik.
Suiasa juga menekankan pentingnya melaksanakan operasi pasar secara rutin dan meningkatkan frekuensinya sebagai upaya pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga stabilitas harga beras.
Selain itu, TPID Kabupaten Badung sedang melakukan penyusunan database masyarakat yang berhak membeli tabung gas LPG 3 kg. Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kenaikan harga LPG yang terjadi beberapa waktu lalu. TPID Kabupaten Badung perlu bersama-sama berupaya agar harga LPG tetap stabil dan tidak terlalu tinggi.
Suiasa kembali mengingatkan pentingnya pemetaan sumber mata air dan pemeriksaan saluran irigasi oleh instansi terkait untuk mengatasi potensi dampak El Nino. Jika terdapat kerusakan pada sumber mata air atau saluran irigasi, perbaikan harus dilakukan.
Pelaksana Harian Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari, Selasa (11/7) mengungkapkan bahwa tingkat inflasi gabungan dua kota di Provinsi Bali pada Juni 2023 berada dalam rentang target dan lebih rendah dari angka nasional.
“Hal ini merupakan hasil kerja sama semua TPID di Provinsi Bali, termasuk Kabupaten Badung. Dalam konteks El Nino, Diah mengungkapkan bahwa mulai kuartal III 2023 terdapat potensi El Nino yang bersamaan dengan musim kemarau. Hal ini berpotensi mengurangi curah hujan hingga sekitar 70%, yang dapat mempengaruhi produksi komoditas pangan dan peternakan,” ujarnya.
Selanjutnya Diah juga memberikan beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan, antara lain: (1) meningkatkan produksi pangan di daerah non-sentra melalui program tanam pekarangan dan urban farming, (2) memantau dan memperbaiki infrastruktur distribusi untuk kelancaran distribusi pangan dan saluran irigasi, (3) meningkatkan pemantauan ketersediaan pasokan dan harga barang komoditas strategis di lapangan, (4) mempersiapkan Kabupaten Badung sebagai daerah sampel IHK dengan memanfaatkan Perumda sebagai unit usaha pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, (5) mengoptimalkan dukungan APBD dalam program pengendalian inflasi daerah, (6) meningkatkan kualitas data neraca pangan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai ketersediaan dan kebutuhan pangan di wilayah, (7) meningkatkan efektivitas komunikasi pengendalian inflasi dengan menyediakan informasi harga pangan yang lebih luas, dan (8) mempercepat pembangunan pasar induk sebagai pusat referensi harga bahan pangan. (*/yak)
