JAKARTA (terasbalinews.com). Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan dan gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan oleh Putu saat mengunjungi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Jawa Timur.
“Langkah segera harus diambil oleh pemerintah pusat untuk membantu Madura mengatasi masalah kemiskinan dan gizi buruk,” ujar Putu dalam keterangan resminya, Jumat (30/6/2023).
Putu menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Bangkalan hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp245 juta untuk penanganan masalah stunting. Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim. “Jumlah anak yang mengalami stunting di 20 desa di lokasi tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting mencapai 10.940. Angka ini sangat kecil,” tambahnya.
Kunjungan BKSAP bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.
Putu menyatakan bahwa peran parlemen dalam tiga fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan harus bekerja sama secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi ekonomi, pendidikan, mengatasi kemiskinan dan gizi buruk, melindungi buruh migran, menjaga budaya lokal, serta mempromosikan potensi pariwisata.
“Pemerintah perlu memperhatikan agar semua potensi di Madura memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami berharap ada kebijakan pemerintah yang mendukung Madura sehingga seluruh potensi yang dimiliki Madura dapat diproses dan dimanfaatkan di Madura itu sendiri,” jelasnya.
Putu menambahkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai sektor, diperlukan sinergi dan kerja sama yang kuat antara anggota parlemen, pemangku kepentingan lokal, dan institusi pendidikan.
“Kerja sama yang erat antara anggota parlemen dan institusi pendidikan merupakan langkah krusial untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan mendukung perkembangan ekonomi daerah serta peningkatan sumber daya manusia,” kata Putu, seorang legislator asal Bali.
Sebagai informasi tambahan, Universitas Trunojoyo Madura adalah universitas negeri yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi universitas kelas dunia. UTM banyak membahas permasalahan yang terjadi di Madura. “Kami mendapatkan banyak informasi dari rektor, dosen, dan mahasiswa yang akan kami sampaikan ke pusat,” tambahnya.
Putu mengatakan bahwa DPR RI perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan ekonomi daerahnya didasarkan pada data yang akurat, sehingga solusi yang berkelanjutan dapat ditemukan.
“Kami berharap kunjungan ini akan memberikan kontribusi dan mendorong Bangkalan, Pulau Madura, dan Universitas Trunojoyo Madura agar dikenal baik secara nasional maupun internasional,” kata Putu.
Sementara itu, Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Syafi’i, menyatakan bahwa potensi alam di Madura perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat Madura memiliki banyak potensi alam. Hal ini dapat membantu mengurangi jumlah buruh migran yang pergi ke luar negeri.
“Madura adalah daerah penghasil garam nasional hingga 70 persen, termasuk gas di Jawa Timur. Selain itu, terdapat potensi jagung dan rempah-rempah. Namun, saya heran bahwa Madura selalu berada pada posisi terendah dalam indeks pembangunan manusia (IPM) di Jawa Timur,” ungkapnya.
Dia juga menyebutkan bahwa kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di Madura sudah lama terbentuk dan menjadi bagian dari budaya masyarakat. Namun, akses perempuan ke sektor-sektor wilayah publik di Madura masih terbatas.
“Dalam urusan rumah tangga, banyak ekonomi keluarga bergantung pada pekerjaan perempuan. Termasuk dalam bertani, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Namun, ketika masuk ke wilayah publik, akses perempuan masih terbatas. Mungkin karena kurang minat atau memang aksesnya terbatas. Bahkan di DPRD Kabupaten, jumlah perempuan yang terlibat masih sedikit,” tambahnya.
Acara tersebut dihadiri oleh anggota parlemen seperti Hasani Bin Zuber (F-PD), Gilang Dhiela Fararez (F-PDIP), Mulan Jameela (F-Gerindra), Arzeti Bilbina (F-PKB), Linda Megawati (F-PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (F-PD). (*/wib)
