JAKARTA (terasbalinews.com). Putu Supadma Rudana, Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyampaikan bahwa Sidang Umum ke-44 AIPA atau The-44th General Assembly ASEAN Inter-Parliamentary Union (AIPA) yang akan diadakan di Jakarta Agustus 2023 mendatang, tidak hanya akan membahas ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan (the epicentrum of growth), tetapi juga akan membahas isu kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet).
“Dalam KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur (NTT), isu episentrum ekonomi menjadi fokus utama. Namun, di level legislatif atau Parlemen se-ASEAN, fokusnya adalah pada aspek kesejahteraan, masyarakat, dan planet (lingkungan),” ucapnya, Rabu (26/7/2023).
Putu Rudana menekankan pentingnya peran dan visi parlemen untuk terus mendorong pemerintah agar tidak hanya mengandalkan pendekatan konvensional, tetapi juga berpikir kreatif dan inovatif (out of the box) dalam menangani isu-isu tersebut.
Sebagai anggota legislatif dari Bali, Putu Rudana menganggap bahwa Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta adalah momentum penting bagi Indonesia dan ASEAN untuk menuntut komitmen negara maju terkait pendanaan dalam mengatasi perubahan iklim.
Putu Rudana mengingatkan bahwa pada Konferensi COP15 UNFCCC di Denmark pada tahun 2009, negara-negara maju berjanji untuk mengumpulkan 100 miliar dolar per tahun mulai tahun 2020 untuk mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang, termasuk dalam mitigasi perubahan iklim dan transparansi pelaksanaan.
Menurut Putu Rudana, untuk mencapai kesejahteraan yang diinginkan, kawasan ASEAN harus menerapkan konsep ekonomi hijau (green economy) dan bersiap untuk transisi hijau (green transition), sambil memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkelanjutan (sustainable growth).
“Hal ini penting untuk mencegah ketimpangan antara negara-negara anggota ASEAN dalam hal pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Putu Rudana menekankan bahwa pengawalan dan penjagaan terhadap ekonomi hijau harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh anggota ASEAN, baik di tingkat nasional maupun kawasan. Dengan demikian, ketimpangan yang ada dapat diatasi, dan Parlemen/AIPA serta ASEAN memiliki tugas penting untuk terus mengawal implementasi ekonomi hijau dan penanggulangan ketimpangan tersebut. (*/wib)
