BADUNG (terasbalinews.com). TPID Kabupaten Badung menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) pada 26 September 2023 bertempat di Rumah Jabatan Wakil Bupati Badung. HLM kali ini dipimpin oleh Wakil Bupati Badung dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan dan perwakilan OPD terkait serta camat se-Kabupaten Badung.
Pada kesempatan ini, dilakukan simbolis penyerahan sertifikat Nominasi TPID Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, menyampaikan apresiasi kepada Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Bali, Perum Bulog Kanwil Bali, Badan Pusat Statistik (BPS) serta OPD terkait atas
dukungan yang diberikan sehingga TPID Kabupaten Badung kembali menjadi nominasi TPID
Kab/Kota Berprestasi Kawasan Jawa-Bali.
“Kegiatan ini menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Pengendalian Inflasi tanggal 31 Agustus 2023, Suiasa mendorong agar penyerapan APBD dapat dilakukan dengan efektif, khususnya untuk pengendalian inflasi. Selain itu perbaikan saluran irigasi juga perlu mendapat perhatian,” tukasnya.
Selanjutnya, Suiasa menyampaikan bahwa para camat perlu hadir dalam rapat TPID dan turun
langsung untuk menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga inflasi. Apalagi, tahun 2024
mendatang Kabupaten Badung akan menjadi Kota Inflasi yang dihitung dan diumumkan Indeks
Harga Konsumen (IHK) setiap bulan.
Sebagai daerah yang menjadi pusat sebagian besar pariwisata di Bali, menurutnya Badung perlu lebih seksama dalam menjaga keseimbangan supply dan demand bahan pangan agar tidak memicu terjadinya inflasi. Untuk menjaga inflasi dan menjamin ketersediaan bahan pangan pokok ke seluruh wilayah, keterlibatan BUMDes di 46 desa di Kabupaten Badung juga perlu ditingkatkan. Untuk itu, diharapkan Perumda dapat segera menjalin kerja sama dengan BUMDes.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G. A. Diah Utari mengatakan bahwa masih tingginya inflasi mendorong tetap tingginya suku bunga kebijakan moneter di negara maju, terutama Federal Funds Rate AS yang mengakibatkan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.
“Ketidakpastian pasar keuangan global mengakibatkan tekanan aliran modal keluar dan pelemahan nilai tukar di negara berkembang termasuk di Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia berupaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar tekanan inflasi yang bersumber dari imported inflation dapat dimininalisir,” ujar Diah Utari.
Diah Utari juga menyampaikan beberapa faktor yang perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan angka inflasi ke depan yaitu harga beras yang masih terus menunjukkan peningkatan serta kenaikan harga BBM non subsidi per 1 September 2023.
Ia juga menyampaikan beberapa rekomendasi, antara lain (1) Kabupaten Badung perlu mempersiapkan diri sebagai kota IHK mulai 2024; (2) Penerapan program “closed loop” yang menerapkan kemitraan agribisnis dari hulu ke hilir agar tercipta efisiensi yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melibatkan Perumda setempat; (3) Meningkatkan penyaluran SPHP melalui peningkatan jumlah Toko Pangan Kita (TPK) atau warung penyalur SPHP lainnya; (4) Penguatan peran Perumda setempat sebagai offtaker produk pangan; (5) Meningkatkan frekuensi operasi pasar; serta (6) Meningkatkan efektivitas kerja sama antar daerah, diantaranya Informasi tentang KPw BI Provinsi Bali: Telp. (0361) 248982 – 89, e-mail: KPwBali-UK@bi.go.id dalam penggunaan sarana penyimpanan produk hortikultura seperti Controlled Atmosphere Storage (CAS). (*/rls)
