JAKARTA (terasbalinews.com). Sejak pertama kali dirayakan pada tahun 2018, Hari Pajak selalu diperingati setiap tanggal 14 Juli oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengenang sejarah perpajakan pada saat penyusunan konstitusi negara pada tahun 1945.
“Dalam hari ini, tepat 78 tahun yang lalu, pada tanggal 14 Juli 1945, kata ‘pajak’ pertama kali diperkenalkan oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat dalam forum Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan termaktub dalam rancangan kedua Undang-Undang Dasar 1945,” begitu diungkapkan Dirjen Pajak, Suryo Utomo, dalam amanatnya saat memimpin upacara bendera Hari Pajak 2023 di Kantor Pusat DJP, Jumat (14/7/2023).
Tema yang diusung dalam peringatan hari pajak kali ini yaitu “Menghargai Kebersamaan dan Memperkuat Tekad, Menghadirkan Perubahan.”
“Saya mengajak kita semua untuk menjaga dan memperkuat kebersamaan di dalam institusi ini. Mari bersatu untuk memperkuat tekad dan berubah menjadi lebih baik dalam pengabdian kita kepada negara ini. Bekerjalah dengan tulus tanpa batas untuk Indonesia yang kita cintai, agar negara kita semakin makmur dan sejahtera,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pajak merupakan kontributor terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak memainkan peran sentral dalam mendukung kebijakan pemerintah, terutama dalam menjaga perekonomian Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country), dan bahkan mempersiapkan langkah menuju negara berpenghasilan tinggi (high income country). Oleh karena itu, negara membutuhkan sumber pendanaan yang lebih besar yang harus dipenuhi melalui pengumpulan pajak secara berkelanjutan.
Dalam persiapan menuju negara berpenghasilan tinggi, DJP telah melakukan banyak perubahan besar dan signifikan untuk meningkatkan layanan kepada Wajib Pajak. Penerapan tigaC (Click, Call, Counter), seperti penggunaan live chat di pajak.go.id dan layanan permintaan EFIN melalui aplikasi M-Pajak, adalah salah satu contoh dari upaya DJP untuk memudahkan Wajib Pajak melalui teknologi informasi. Selain itu, DJP juga telah mempercepat proses pengembalian restitusi pajak melalui penelitian hanya bagi Wajib Pajak Tertentu, serta memberikan Surat Keterangan Bebas secara otomatis dengan prinsip trust and verify.
Suryo berkomitmen bahwa DJP akan terus melakukan perubahan menuju kesempurnaan. Hal ini diwujudkan melalui Reformasi Perpajakan yang didukung oleh Nomor SP-25/2023 dan lima pilar reformasi, yaitu penguatan organisasi, peningkatan kualitas SDM, perbaikan proses bisnis, pembaruan sistem informasi dan basis data, serta penyempurnaan regulasi.
Berkaitan dengan reformasi, Suryo juga mengingatkan seluruh pegawai DJP untuk selalu menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab besar dalam pengumpulan pajak. Tindakan pelanggaran kode etik, sekecil apapun, akan berdampak tidak hanya pada pelaku tetapi juga pada institusi DJP dan 44,7 ribu pegawai beserta keluarga mereka.
“Oleh karena itu, tetaplah bekerja dengan jujur, menjunjung tinggi etika dan kesopanan, patuh pada kode etik, dan berperilaku sesuai dengan norma organisasi dan agama,” tambahnya.
Dalam rangka memperkuat peran institusi dalam masyarakat, DJP mengadakan serangkaian kegiatan dalam peringatan Hari Pajak Tahun 2023 ini. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi DJP Peduli (donor darah, donasi untuk yayasan sosial, program anak asuh, dan donasi untuk masyarakat terdampak bencana), festival edukasi melalui pajak di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, serta perlombaan penulisan artikel, seni, dan olahraga antar unit kerja DJP untuk memperkuat kerjasama tim. Selain itu, terdapat juga kampanye perpajakan yang melibatkan masyarakat melalui virtual run, virtual ride, lomba foto dan video, pameran UMKM, serta wicara dan lokakarya untuk UMKM, dan pawai budaya. Rangkaian kegiatan ini masih berlangsung hingga saat ini. (*/yak)
