DENPASAR (terasbalinews.com). Konsistensi, Inovasi dan Sinergitas (KIS) menjadi kata kunci Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Bali serta menjaga stabilitas moneter dan pengendalian inflasi daerah secara berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Perwakilan Bali, Trisno Nugroho di acara Obrolan Santai Bareng Media (OSBIM) di Denpasar, Kamis (16/2/2023). OSBIM kali ini mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Bali 2023: Konsisten, Inovasi dan Sinergi.
Menurutnya, Bank Indonesia secara konsisten mendorong berbagai program pemerintah daerah yang disinergikan dengan program Bank Indonesia.
“Kita mendorong ekosistem, inflasi terkendali, UMKM naik kelas. Pada triwulan IV 2022, ekonomi Bali tumbuh sebesar 6,61% (yoy), melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,10% (yoy). Rangking Bali naik dari posisi terakhir di tahun sebelumnya ke posisi 24 sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi tahun 2022,” ungkap Trisno Nugroho. Salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia yakni melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali mendorong penanggulangan inflasi melalui 4K, sambungnya.
Diuraikan, TPID Provinsi Bali mendorong program-program penanggulangan inflasi melalui framework 4K (Ketergantungan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif).
“Jadi setiap daerah menetapkan program unggulan yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat per wilayah,” ungkapnya.
Lantas diuraikan, fokus program penanggulangan inflasi Bali melalui Pilar 4K.
1. Keterjangkauan Harga.
– Operasi pasar yang dilaksanakan dengan sinergi antar lembaga. Operasi pasar dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
2. Ketersediaan Pasokan.
– Pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD). Akan difokuskan pada perluasan baik intra maupun antara Provinsi Bali dan memonitor KAD eksisting.
– Pembentukan sinergi perumda pangan di Bali. Perumda pangan akan didorong untuk menjadi offtaker produk pangan. Perumda juga akan melakukan spesialisasi produk yang dikelola.
– Pembinaan pada klaster pertanian yang ada melalui unit kerja FPPUKIS (bagian UMKM).
3. Kelancaran Distribusi.
– Rehabilitasi jalan guna menjamin kelancaran distribusi dengan memastikan infrastruktur yang ada dapat digunakan dengan maksimal.
– Pemantauan pendistribusian bahan komoditas pangan (a.l. menuju wilayah Kepulauan Nusa Penida) dan arus keluar masuk barang misalnya melalui pelabuhan.
4. Komunikasi Efektif.
– Penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial, radio, website, aplikasi (SIPAPA ONLINE), maupun LED di pasar.
– Mengikuti rapat koordinasi dari Kemendagri terkait pengendalian inflasi daerah yang rutin dilakukan melalui zoom meeting setiap hari Senin.
– Sosialisasi kepada pelaku usaha, petani dan masyarakat terkait pengendalian inflasi. (yak)
