JAKARTA (terasbalinews.com). Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengumumkan bahwa Parlemen Papua Nugini telah menyetujui RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Artinya, warga negara Indonesia (WNI) sekarang bisa pergi ke Papua Nugini tanpa visa.
“Persetujuan bebas visa untuk WNI ke PNG sudah disahkan dan ditandatangani,” kata Supadma Rudana dalam pernyataannya, Selasa (4/7/2023).
Dengan demikian, ia berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada tanggal 5 – 6 Juli 2023 akan membahas tentang pembebasan visa bagi warga Indonesia. Menurutnya, Papua Nugini hanya perlu mengumumkan RUU bebas visa untuk Indonesia.
“Kunjungan Presiden Joko Widodo yang ketiga kalinya selama sembilan tahun menjabat sebagai Presiden, patut kita apresiasi. Tentu saja Presiden ingin meningkatkan hubungan kerja sama bilateral antara kedua negara ini ke depan. Semoga saat berada di sana, Presiden menyampaikan bahwa warga Indonesia dapat masuk ke Papua Nugini tanpa visa,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Putu, kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia telah terwujud. Selain itu, penerbangan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali, ke Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini juga telah resmi dibuka.
“Saya bangga karena apa yang telah kita upayakan selama dua bulan ini telah terwujud. Kita harus bolak-balik ke Papua Nugini pada tanggal 3-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, serta bertemu di Bali pada tanggal 22 Mei 2023 untuk pertemuan diplomasi yang bersifat informal. PNG telah membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan langsung dari Bali ke Papua Nugini. Ini merupakan sejarah bagi kedua negara,” jelasnya.
Selama kunjungan bilateral pada tanggal 3-6 Mei dan 8-13 Juni 2023, Putu diterima oleh Perdana Menteri Papua Nugini James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini Koni Iguan, dan Pemimpin Sementara/Ketua Nasional Parlemen Papua Nugini (PNG), Hon Johnson Wapunai.
Oleh karena itu, menurut Supadma Rudana, momentum ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dalam berbagai aspek, termasuk konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
“Kita akan mendorong konektivitas untuk meningkatkan kerja sama di semua bidang. Kita memang cukup lama absen di Papua Nugini dan negara-negara Pasifik. Saatnya sekarang, saya bangga teman-teman dari KADIN telah aktif, dan tentunya kita berharap BUMN turut hadir di sana untuk berinvestasi dan membangun berbagai hal. Potensi dari Papua Nugini memang cukup besar,” ungkapnya.
Sekretaris Jenderal Parlemen Papua Nugini, Kala Aufa Clerk of PNG Parliament, mengkonfirmasi bahwa RUU tentang pembebasan visa bagi Indonesia telah disetujui.
“RUU tentang pembebasan visa bagi Indonesia telah disetujui, tinggal diumumkan oleh Pemerintah PNG agar pembebasan visa segera dilaksanakan,” tambahnya.
Diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Sydney, Australia, dan Port Moresby, Papua Nugini pada tanggal Senin-Rabu, 3-5 Juli 2023. Jokowi menganggap Australia dan Papua Nugini sebagai sahabat baik dan mitra strategis Indonesia di kawasan tersebut.
Setelah dari Sydney, Jokowi melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, Papua Nugini untuk melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, dan Gubernur Jenderal Papua Nugini.
Presiden Jokowi dalam penerbangan ke Australia didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Selain itu, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin juga turut serta. (*/tbn)
