DENPASAR (terasbalinews.com). Sinergi dan inovasi digital diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan Bali. Capaian positif kinerja perekonomian didorong juga oleh adaptasi tatanan kehidupan era baru yang tidak terlepas dari peran digitalisasi, dimana pergeseran preferensi ke arah digital semakin menguat di masa pandemi. Hal ini diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, G.A. Diah Utari, disela “Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023”, Senin (8/5/2023) di Denpasar. Kegiatan FEKDI kali ini dirangkaikan dengan launching Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) dan Pembayaran lintas batas QRIS (QRIS Cross Border) Indonesia-Malaysia oleh Presiden Republik Indonesia.
“Sinergi dan inovasi digital diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuh ekonomi nasional dan Bali,” ujar Diah Utari.
Seperti diketahui penyelenggaraan FEKDI di tahun 2023 merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dan Kementerian Perekonomian dengan mengangkat tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth”. FEKDI 2023 merupakan bagian dari rangkaian acara Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 pada jalur keuangan, sekaligus menjadi ajang etalase inovasi produk dan layanan serta sinergi kebijakan ekonomi dan keuangan digital.
Sebagai salah satu rangkaian FEKDI 2023, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali juga telah menyelenggarakan rangkaian acara Bali Digital Innovation Festival (BALIGIVATION) 2023. Rangkaian kegiatan BALIGIVATION telah dimulai dari pelaksanaan Kick Off pada tanggal 9 Maret 2023 dan dilanjutkan dengan penyelenggaraan serangkaian perlombaan seperti Ide Kreatif, Banjar Digital: Inovasi Membangun Bali dan E-Sport Digital Warrior: Ksatriya Bani Satya yang bertujuan untuk mendorong kreativitas generasi muda untuk berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mendukung upaya Pemulihan Ekonomi Bali. Puncak BALIGIVATION direncanakan akan diadakan pada awal bulan Juni mendatang.
Sementara itu Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra yang hadir dalam kegiatan ini menyatakan, implementasi pembayaran digital di Provinsi Bali perkembangannya cukup bagus, diasistensi terus oleh Bank Indonesia dan Bank BPD Bali. Namun demikian, ia juga sampaikan kalau di APBD, sistem penerimaan pendapatan daerahnya itu hanya sebagian kecil yang masih menggunakan sistem konvensional.
“Misal, kita tidak bisa menggunakan sistem pembayaran Samsat 100 persen harus digital, karena sebagian masyarakat kita belum punya akses dan kemampuan untuk itu. Karena itu, masih kita akomodasi,” ucapnya, seraya berujar oleh karena itu, pembayaran Samsat masih menggunakan dua sistem. Ada yang sistem konvensional, cash, dan sudah ada yang cashless.
Dewa Indra juga menyampaikan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada para bupati dan wali kota, pimpinan instansi vertikal, para pimpinan perguruan tinggi, untuk pembayaran Samsat agar menggunakan pembayaran digital. Mudah-mudahan dibantu media.
“Nanti kita dorong terus,” tukasnya.
Meski demikian kalau diikuti perkembangannya dari tahun ke tahun, pembayaran secara digital ini sudah semakin meningkat, yang artinya juga menurun pembayaran secara konvensional. Sedangkan kalau untuk pembayaran APBD, sudah 100 persen menggunakan digital. Bahkan, untuk UMKM terus didorong dan difasilitasi.
“Dari Bank Indonesia, Bank BPD, semua binaannya sudah didorong dan difasilitasi,” pungkasnya. (yak)
