DENPASAR (terasbalinews.com). Dengan disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Haluan Pembangunan Bali 100 tahun, menunjukkan bahwa telah terjadi proses politik yang cukup panjang dalam bentuk peraturan daerah.
Dalam sidang paripurna dewan, Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan bahwa Raperda ini dimulai dengan kajian akademis oleh tim ahli dari berbagai bidang. Selain itu, juga telah dibahas melalui Focus Group Discussion dan seminar, kemudian dituangkan dalam konsideran, batang tubuh, penjelasan, dan lampiran-lampiran.
Mengenai hal tersebut, Partai Golkar memperhatikan pandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Bali setelah melakukan diskusi teliti bersama kader dan tim ahli di partai tersebut. Ada tiga poin utama yang menjadi perhatian Partai Golkar. Pertama, aspek filosofis yang diungkapkan adalah Sad Kerthi dan Tri Hita Karana.
“Kami setuju, tetapi sebaiknya ditambahkan dengan aspek filosofis lainnya yaitu Catur Purusa Artha. Karena pembangunan di berbagai bidang yang akan dilakukan di masa depan, salah satu tujuan yang diarahkan adalah kesejahteraan manusia itu sendiri, yaitu Catur Purusa Artha (dharma, artha, kama, dan moksa), karena hal ini berlaku secara universal,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, I Nyoman Sugawa Korry, pada Kamis (6/7/2023).
Kedua, diajukan arah pembangunan ekonomi ke depan, yaitu mencapai keseimbangan baru dalam struktur ekonomi Bali. Karena saat ini, struktur ekonomi tidak seimbang, berbeda dengan struktur ekonomi pada tahun 1970-an yang didominasi oleh sektor primer. Ketiga, menghargai fungsi dan peran puri dalam pelestarian adat dan budaya di Bali, bukan hanya terkait dengan restorasi, renovasi, dan perbaikan puri-puri yang ada, tetapi juga mendukung puri-puri dalam menjalankan fungsi dan program pelestarian adat dan budaya di Bali.
“Setelah melalui diskusi yang intensif, gubernur yang memimpin tim eksekutif merespons dan setuju untuk mencakup poin-poin penting tersebut dalam peraturan daerah ini. Kami mengapresiasi kebijakan tersebut, dan Partai Golkar sangat mendukung agar Bali ke depan terus maju, modern, dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, namun tetap menjaga dan menghormati nilai-nilai kearifan lokal yang khas Bali,” tutup Sugawa Korry, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali. (*/tbn)
