JAKARTA (terasbalinews.com). Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyatakan bahwa Parlemen Indonesia masih tertinggal dalam mencapai kesetaraan gender dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Pernyataan ini disampaikan oleh Putu dalam Sidang Coordinating Committee of Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) di Jakarta (7/7/2023).
Putu mengungkapkan bahwa Sidang WAIPA harus mendorong Parlemen ASEAN untuk mengadopsi kebijakan afirmatif yang menetapkan bahwa setidaknya 30 persen kursi di parlemen diisi oleh perempuan. Usulan ini akan dibawa ke Sidang Umum AIPA pada bulan Agustus 2023 sebagai resolusi bersama.
Menurut Putu, perjuangan untuk mencapai kesetaraan gender bukan hanya tanggung jawab perempuan, tetapi juga tanggung jawab laki-laki. Oleh karena itu, langkah konkret yang harus diambil adalah memberikan kepercayaan dan dukungan dari laki-laki di parlemen kepada perempuan, dengan memberikan ruang yang maksimal bagi perempuan di dunia politik.
“Selain itu, tidak hanya di parlemen, Putu juga mengusulkan agar pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti harus terdiri dari satu kandidat laki-laki dan satu kandidat perempuan,” sebut pria asal Ubud, Bali, ini.
Putu menekankan bahwa partai politik harus serius memperhatikan rekrutmen perempuan, bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan nomor urut dan kuota. Menurutnya, partai politik harus menghadirkan perempuan-perempuan berkualitas dan kompeten. Partai politik memiliki kesempatan untuk menempatkan perempuan sebagai nomor urut pertama dan juga memungkinkan perempuan dan laki-laki saling bergantian, misalnya jika nomor urut satu diisi oleh laki-laki, maka nomor urut dua bisa diisi oleh perempuan, dan seterusnya.
Putu berpendapat bahwa sudah waktunya konstitusi kita ditegakkan untuk menjamin kesetaraan hak, kewajiban, peluang, dan keterwakilan. Ia juga menjelaskan bahwa perjuangan untuk kesetaraan gender ini adalah perjuangan bersama. Oleh karena itu, perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam memimpin negara ini.
Putu mengajak untuk mendukung perempuan agar dapat berekspresi di dunia politik seperti laki-laki. Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik dapat memaksimalkan peran dan fungsi parlemen dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Contohnya, jika calon presiden adalah laki-laki, maka calon wakil presidennya harus perempuan. Hal yang sama juga dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia.
“Selain itu, kehadiran lebih banyak perempuan di berbagai lembaga dan institusi akan memberikan sudut pandang dan hasil yang berbeda, lebih baik, dan lebih komprehensif. Inilah sebenarnya kesetaraan gender. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam politik, semakin baik demokrasi kita, semakin harmonis dan indah,” imbuhnya.
Putu juga mencatat bahwa saat ini terdapat banyak tantangan di kawasan ASEAN. Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di Afrika yang memiliki banyak perempuan di parlemen. Putu, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Museum Indonesia (AMI), menganggap bahwa ASEAN masih menghadapi tantangan seperti ketimpangan gender dan tingginya angka kekerasan terhadap perempuan.
“Ketimpangan dan kekerasan terhadap perempuan di ASEAN, khususnya di Indonesia, masih tinggi. Pada tahun 2023, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan mencatat ada 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2022. Kita harus meresponsnya dengan cepat. Perempuan harus lebih banyak diberikan kesempatan di parlemen dan menjadi pemimpin negara ini. Kita tidak boleh ketinggalan dibandingkan dengan Afrika, di mana banyak perempuan berada di parlemen mereka,” tambahnya.
Seperti diketahui, Putu Supadma Rudana, sebagai wakil ketua BKSAP DPR RI, sering diundang sebagai panelis dalam berbagai forum perempuan, baik di tingkat global seperti forum IPU maupun di tingkat regional seperti AIPA (WAIPA/Asean) dan APPF (Asia Pasifik). (*/wib)
